Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Hukrim Parlemen Peristiwa

Sari Yuliati berkomitmen kawal tuntas kasus 4 IRT dan 2 balita di Loteng

Mataram (Detikntbcom),- Komisi III DPR RI bindang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan Ir. Hj. Sari Yuliati, MT., angkat bicara terkait dugaan kasus pengerusakan merujuk delik hukum pasal 170 KUHP yang menyeret 4 orang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kabupaten Lombok Tengah. Empat IRT tersebut HT (40), NR (38), MR (22) dan FT (38) kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Praya.

“Saya tidak sedang berada untuk membela salah satu pihak. Kita harus tetap menghormati hukum. Jangan sampai dikemudian hari ada kejadian seperti itu langsung kita menjustifikasi bahwa ini salah dan yang itu benar,” katanya.

Sari mengaku tersentak dengan kasus yang menimpa 4 IRT tersebut, yang kini menjadi viral. Berangkat dari keprihatinannya tersebut, Ia pun turun langsung mengunjungi mereka yang kini berada dibalik jeruji tahanan Kejari Praya.

Terhadap kunjungannya, politikus senior dari partai Golongan Karya ini menginginkan agar mekanisme hukum berjalan dengan baik terhadap para ibu rumah tangga.

“Saya datang ke rutan bertemu dengan mereka, memastikan mereka baik – baik saja. Saya coba menyikapi apa kebutuhan mereka seperti ada di antara mereka yang membawa serta anaknya karena masih menyusui. Kemudian saya mendengar langsung keluhan mereka terhadap penanganan hukum,” jelasnya.

Dari kasus ini ia meminta agar ibu rumah tangga mendapatkan haknya, seperti dengan mendapatkan penangguhan penahanan oleh pengadilan. Selain itu, Sari juga menyatakan kesiapannya jika yang bersangkutan menginginkan pendampingan menuju proses putusan pengadilan.

“Saya mengawal proses penangguhan penahanan itu dijalani pengadilan. Saya siap jika dibutuhkan untuk pendampingan hingga akhir proses hukum. Termasuk biaya yang dibebankan,” ujar Sari Yuliati.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat ibu rumah tangga warga Desa Wejegeseng Kecamatan Kopang Lombok Tengah terseret hukum karena diduga melakukan perusakan atap pabrik tembakau di desa setempat pada 2020 lalu. Terdapat dua orang balita yang juga turut ditahan dalam kasus tersebut, karena masih menyusui.

“Kita berfikir ke diri kita, berada di posisi itu. Saya tidak dalam posisi yang mencampuri proses hukum. Ini manusiawi jika bisa ditangguhkan penahanan hukum ya kita berikan haknya. Saya pesan kepada ibu – ibu itu untuk koperatif mentaati peraturan hukum. Ini sisi kemanusiaan menurut saya. Seperti saya sebagai seorang ibu, mereka itu ada haknya dan kita harap bisa melakukan pendampingan hukum. Dan semua orang sama dihadapan hukum,” pungkas Sari. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *