Restrukturisasi pengurus HIPMI NTB dinilai non prosedural

Restrukturisasi pengurus HIPMI NTB dinilai non proseduralReviewed by adminon.This Is Article AboutRestrukturisasi pengurus HIPMI NTB dinilai non proseduralMataram (Detikntbcom),- Restrukturisasi secara total yang dilakukan oleh Pejabat (Pj) Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPD HIPMI NTB) di bawah kendali Lalu Muhammad Iswadi Athar dipertanyakan oleh sejumlah pengurus. Salah satunya Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan BUMN Ahmad Sukron. Pihaknya mempertanyakan sikap Pj Ketua Umum Lalu Muhammad […]
Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan BUMN BPD HIPMI NTB Ahmad Sukron (tengah) bersama sejumlah pengurus saat konferensi pers di Mataram

Mataram (Detikntbcom),- Restrukturisasi secara total yang dilakukan oleh Pejabat (Pj) Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPD HIPMI NTB) di bawah kendali Lalu Muhammad Iswadi Athar dipertanyakan oleh sejumlah pengurus.

Salah satunya Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan BUMN Ahmad Sukron. Pihaknya mempertanyakan sikap Pj Ketua Umum Lalu Muhammad Iswadi Athar hasil dari Rapat Badan Pengurus Harian (RBPH) yang digelar dari 21 September melakukan perombakan total tanpa melakukan Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL).

“Bagaimana mungkin Plt melakukan restrukturisasi total terhadap sejumlah pengurus inti. Yang kami sayangkan adalah melakukan pergantian sekretaris dan sejumlah pengurus inti lainnya,” ujar Sukro sapaannya, Kamis (12/11) di Mataram.

Sukro meminta agar BPD HIPMI NTB menjalankan mekanisme yang benar dengan cara yang baik.

“Niat kami hanya memberikan masukan kepada BPD HIPMI NTB terkait Musda agar berjalan dengan cara yang baik tidak cacat hukum, kita tunjuk Lalu Iswadi agar organisasi ini baik sesuai AD ART, hal ini sudah kami sampaikan ke Iswadi bagaimana organisasi ini sesuai koridornya,” ujarnya.

Sukro berjanji akan membawa masalah ini ke BPP HIPMI agar pelaksaan Musda dalam waktu dekat tidak cacat hukum.

“Kami yakin orang-orang BPP itu orang yang bijak dan menjalankan mekanisme untuk kepentingan organisasi ke depan, saya tekankan Pejabat Ketua BPD HIPMI NTB tidak boleh melakukan perubahan susunan anggota, walaupun nantinya SK perubahan sudah keluar dari BPP maka itu kami anggap cacat hukum, SK cacat hukum apalagi Musdanya, kita sampaikan ini agar arah musda ini fair dan baik,” tukasnya.

Selain itu, Sukro juga menyayangkan SC yang tidak memiliki KTA. Hal ini kata dia sangat merugikan dan pihaknya akan membantah dan menyanggah di BPP.

“RBPL juga tidak menghasilkan apa-apa, begini loh kita hanya mengarahkan proses pra Musda ini agar sesuai prosedur. Ada informasi salah yang diterima oleh BPP, karena tidak melalui RBPL dan tidak sesuai AD ART juga,” tandasnya.

Dia menjelaskan, pasca ditunjuknya Iswadi sebagai Pejabat Ketua, BPD HIPMI NTB mengeluarkan empat (4) rekomendasi Rapat Badan Pengurus Harian (RBPH) sebagai berikut :

Pertama, melakukan restrukturisasi organisasi terutama Sekeretaris Umum (Sekum) karena sifatnya ex officio secara otomatis wasekum naik menggantikan Sekum yang kosong. Kedua, Mengisi jabatan kosong otomatis ketua OKK dan beberapa jabatan lain di kompartemen/ bidang. Ketiga, Melaksanakan Muscab di semua Kabupaten/Kota yang masa jabatannya sudah habis dan elaksanakan Musda paling lambat bulan Desember.

“Dan melaksanakan harmonisasi dinamisasi komunikasi bersama sehingga organisasi andingnya mulus dan baik, sehingga tidak terkesan selama ini HIPMI dianggap mainan saja,” jelasnya. (Iba)