Rapat Paripurna Nota Keuangan Digelar, Ini Besaran & Sebaran Rancangan APBD NTB TA 2019

Rapat Paripurna Nota Keuangan Digelar, Ini Besaran & Sebaran Rancangan APBD NTB TA 2019
Foto: Simulasi gambar APBD NTB 2019

Mataram, DPRD NTB menggelar Rapat Paripurna I, Rabu (14/11). Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan besaran postur rancangan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019. Postur APBD 2019 direncanakan sebebsar Rp 5,26 Triliun. Adapun rincian pendapatan, belanja dan pembiayaannya sebagai berikut dibacakan oleh Hj Rohmi yakni :

Pendapatan Daerah

Besaran pendapatan daerah pada rancangan APBD TA 2019 direncanakan mencapai 5,24 triliun rupiah lebih, berkurang sebesar 102,37 milyar rupiah lebih atau 1,91 persen dibanding target apbdp tahun anggaran 2018.

Dari total pendapatan daerah tersebut, penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah direncanakan 1,68 triliun rupiah lebih, berkurang 85,61 milyar rupiah lebih atau 4,84 persen dari APBD TA 2018. sementara itu, penerimaan daerah dari dana perimbangan direncanakan  mencapai 3,47 triliun rupiah lebih, bertambah 157,33 milyar rupiah lebih atau 4,74 persen dari target APBD TA 2018.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan mencapai 86,34 milyar rupiah lebih, berkurang 174,09 milyar rupiah lebih atau 66,85 persen dari target APBD TA 2018. secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Foto: Suasana rapat paripurna DPRD NTB tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dalam APBD TA 2019 ditargetkan mencapai 1,68 triliun rupiah lebih, berkurang 85,61 milyar rupiah lebih atau 4,84 persen dari target penerimaan pad dalam APBD TA 2018. total penerimaan pendapatan asli daerah tersebut bersumber dari:

Pajak daerah, yang ditargetkan sebesar 1,34 triliun rupiah lebih, bertambah 47,45 milyar rupiah lebih atau 3,67 persen dari target penerimaan dalam APBD TA 2018;

Hasil retribusi daerah, ditargetkan sebesar 23,80 milyar rupiah lebih, berkurang sebesar 35,67 milyar rupiah lebih atau 59,98 persen dari target APBD TA 2018. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, direncanakan sebesar 65,45 milyar rupiah lebih, bertambah 3,15 milyar rupiah lebih atau 5,06 persen dibandingkan dengan target APBD TA 2018; Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, direncanakan sebesar 252,18 milyar rupiah lebih, berkurang 100,53 milyar rupiah lebih atau 28,5 persen dibanding target APBD TA 2018.

Dana Perimbangan

Penerimaan dana perimbangan pada ABBD TA 2019 direncanakan sebesar 3,47 triliun rupiah lebih, bertambah sebesar 157,33 milyar rupiah lebih atau 4,74 persen dibandingkan dengan target APBD TA 2018. adapun penerimaan dana perimbangan, bersumber dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, direncanakan sebesar 237,75 milyar rupiah lebih, berkurang sebesar 88,19 milyar rupiah lebih atau 27,06 persen dibandingkan dengan target APBD TA 2018 sebesar 325,95 milyar rupiah lebih.

Belanja Daerah

Sementara, Belanja Daerah direncanakan mencapai 5,24 triliun rupiah lebih, berkurang sebesar 534,39 milyar rupiah lebih atau 9,25 persen dibandingkan dengan target APBD TA 2018 sebesar 5,77 triliun rupiah lebih.

“Disamping itu, kemandirian keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan secara positif meskipun tingkat kemandirian keuangan Provinsi NTB berada pada posisi sedang,” ucapnya.

“Namun demikian, langkah strategis dan inovatif akan terus ditingkatkan guna menjaga kesinambungan fiskal  dan  kemandirian  keuangan daerah,” demikian Wagub menambahkan. (Iba)