Raihan Anwar tarik diri mendukung hak interpelasi dewan NTB

Raihan Anwar tarik diri mendukung hak interpelasi dewan NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutRaihan Anwar tarik diri mendukung hak interpelasi dewan NTBLombok Barat (Detikntbcom),- Rencana DPRD Provinsi NTB akan menggunakan hak interpelasi mulai makin meredup. Sejumlah anggota dewan yang sebelumnya mendukung hak interpelasi mulai mengundurkan diri. Salah satu yang menyatakan menarik diri dan batal mendukung penggunaan hak interpelasi yakni Raihan Anwar dari fraksi partai Nasdem. Awalnya dia mendukung penuh rencana interplasi terhadap Gubernur tersebut. “Secara umum […]
Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Nasdem Dr Raihan Anwar

Lombok Barat (Detikntbcom),- Rencana DPRD Provinsi NTB akan menggunakan hak interpelasi mulai makin meredup. Sejumlah anggota dewan yang sebelumnya mendukung hak interpelasi mulai mengundurkan diri.

Salah satu yang menyatakan menarik diri dan batal mendukung penggunaan hak interpelasi yakni Raihan Anwar dari fraksi partai Nasdem. Awalnya dia mendukung penuh rencana interplasi terhadap Gubernur tersebut.

“Secara umum itu ndak jalan, udah macet ini, hak interpelasi ini sudah tidak bergulir lagi setelah adanya rapat kerja dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ujar Raihan Anwar saat dikonfirmasi, Rabu (27/1) kemarin saat mengunjungi STIPark di Banyumulek Lombok Barat.

Dijelaskan Raihan, bahwa pada dasarnya dari awal dirinya setuju dan mendukung penuh penggunaan hak interpelasi tersebut. Namun dukungan yang dia berikan baru sebatas lisan, belum sampai membubuhkan tandatangan sebagai pendukung hak interpelasi.

Diketahui hak interpelasi bisa lolos digunakan oleh DPRD NTB, minimal harus didukung dan diusulkan oleh 10 orang anggota DPRD dan dua fraksi. Belakangan Raihan kemudian melihat semangat para anggota dewan untuk menggunakan hak interpelasi mulai mengendor setelah ada pertemuan dengan TAPD baru-baru ini.

“Saya setuju dengan interplasi itu, tapi saya belum pernah sampai tandatangan persetujuan. Karena sudah ada komunikasi dengan TAPD, sudah dijelaskan terkait persoalan skema pembayaran utang tersebut dan penyesuaian RKA 2021. Kemudian atas arahan dari Kemendagri ternyata ok, tidak melanggar hukum, ya ok sudah baik berarti, buat apa lagi mau interpelasi,” jelasnya.

Namun demikian dia menekankan supaya kedepannya hal seperti itu tidak terulang lagi dilakukan oleh Pemprov NTB dalam melakukan perencanaan anggaran. “Ini penting menjadi pembelajaran bagi Pemprov kedepan agar melakukan perencanaan dengan matang antara pendapatan dan belanja itu jangan sampai muncul bias-bias, meskipun kemarin ada alasan Covid-19,” tegasnya.

Terakhir dia membantah keras jika dirinya berubah sikap dari awalnya mendukung hak Interpelasi kemudian tiba-tiba berbalik menarik diri. Disebabkan karena ada tekanan politik dari internal partai Nasdem yang mencegah dia supaya menarik diri dari pengusul hak interpelasi tersebut.

“Tekanan apa, tidak ada tekanan-tekanan. Saya tegaskan, pernyataan awal saya mendukung hak interpelasi itu bukan untuk menjatuhkan Gubernur. Tapi setelah ada penjelasan, hutang-hutang daerah itu akan segera diselesaikan sampai Maret, kan sudah ada kepastian, apa lagi yang mau dipertanyakan,” pungkasnya. (Iba)