Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Hukrim Peristiwa

Polda NTB akui tak melakukan penahanan ke empat IRT dan dua balita di Loteng

Mataram (Detikntbcom),- Marak dan viralnya kasus pengerusakan pabrik atau gudang tembakau, diduga dilakukan empat ibu rumah tangga atau IRT di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, yang berujung penahanan bersama dua anak di bawah umur lima tahun (balita) menjadi atensi Polda NTB.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto tak ingin kasus tersebut menjadi bola liar yang menggelinding mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kombes Pol. Artanto melalui siaran persnya, Sabtu (20/2) malam, menegaskan bahwa pihak Polres Lombok Tengah yang menerima laporan kasus pengerusakan sesuai pasal 170 KUHP itu telah melakukan proses hukum sesuai prosedur.

“Pihak Polres Lombok Tengah telah melakukan lebih dari dua kali mediasi keduabelah pihak untuk penyelesaiannya, namun tidak ada titik temu dan kesepakatan, kemudian penyidik melanjutkan proses penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

“Selama proses itu (penyidikan dan penyelidikan, red) Polisi tdk melakukan penahanan,” tegasnya.

Sehingga, lanjut Kombes Artanto, pihak Polres Lombok Tengah melanjutkan laporan menjadi berkas perkara. Setelah dinyatakan P21 (Lengkap) berkas tersebut diserahkan dan atau dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

“Jadi, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada penahanan selama proses hukum yang dilakukan Polres Lombok Tengah,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Mataram Eko Saputra menegaskan penahanan terhadap ibu-ibu dan dua orang balita tersebut merupakan wujud nyata hukum menumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Hal ini dikatakannya tidak sesuai dengan motto Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan presisinya yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan.

“Oleh karena itu atas nama Ketua Umum HMI Cabang Mataram, saya meminta dengan tegas kepada APH dalam hal ini Kejati NTB khususnya Kejari Loteng, Kapolda hingga jajaran ke bawahnya untuk membebaskan mereka dari tahanan,” tegas Eko, Sabtu (20/2) di Mataram.

Eko menambahkan, jika tidak dibebaskan dan tidak ada yang mau menjadi penjamin atas pembebasan mereka, maka dirinya dan seluruh kader HMI se Cabang Mataram bersedia menjadi jaminan.

“Bila perlu saya sendiri yang ditahan untuk menangguhkan penahanan mereka,” tegas Eko yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum ini.

Diketahui, penahanan atas empat ibu rumah tangga dan dua balita asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang tersebut diduga karena melakukan pengrusakan terhadap gedung milik pengusaha tembakau.

Mereka diancam pasal 170 KUHP Yaar 1 dengan ancaman pidana selama 5 sampai 7 tahun penjara. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *