Pilkada Kota Mataram, runtuhnya tradisi politik dinasti

Pilkada Kota Mataram, runtuhnya tradisi politik dinastiReviewed by adminon.This Is Article AboutPilkada Kota Mataram, runtuhnya tradisi politik dinastiOleh: Supratman, S. Pd., M.Pd* Di tengah pemerintah sedang fokus menangani Pandemi Covid 19 yang belum ada kabar baik untuk berakhir, juga pemerintah harus membagi konsentrasi untuk memantau pelaksanaan PILKADA serentak 2020 agar tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah diatur. Semua daerah yang ikut Pilkada serentak sudah resmi menerima pendaftaran calon kepala daerah masing-masing melalui […]
Penulis (Supratman)*

Oleh: Supratman, S. Pd., M.Pd*

Di tengah pemerintah sedang fokus menangani Pandemi Covid 19 yang belum ada kabar baik untuk berakhir, juga pemerintah harus membagi konsentrasi untuk memantau pelaksanaan PILKADA serentak 2020 agar tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah diatur.

Semua daerah yang ikut Pilkada serentak sudah resmi menerima pendaftaran calon kepala daerah masing-masing melalui pendaftaran di KPU setempat. Tidak ada lagi teka teki yang membingungkan publik. Semua Parpol sudah jelas arah dukungannya tinggal fokus konsolidasi dan kampanye.

Pilkada saat ini tentu berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang timses pasangan calon bisa memobilisasi masa sebanyak banyaknya.

Karena Pilkada dalam situasi pandemi Covid 19, maka kandidat dan seluruh tim kampanye harus taat terhadap protokol Covid 19 yang sudah diatur oleh pemerintah.

Komitmen terhadap aturan protokol Covid 19 adalah harus terpatri kepada setiap kandidat, sebab saat ini mereka tampil sebagai publik figur di tengah masyarkat. Tentu harus memberi contoh masyarakat.

Kembali bahas Pilkada Kota Mataram. Kepemimpinan di Kota Mataram sejak 20 tahun terakhir dipimpin oleh dua keluarga besar (H. Muh. Ruslan dan H. Ahyar Abduh) yang menyatu dalam satu visi politik dalam tradisinya memimpin secara bergantian untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota.

Dalam tradisi kepemimpinan seperti ini sering diistilahkan sebagai politik dinasti. Kalau kita merujuk makna politik dinasti sebagaimana tafsiran Mahkama Konstitusi (MK) politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Memang istilah politik dinasti sering muncul ketika dalam satu daerah tertentu untuk tetap melanggeng kekuasaan di lingkaran keluarga yang sudah pernah berkuasa.

Memang tidak ada aturan konstitusi yang dilanggar dalam prakterk politik dinasti selama menggunakan mekanisme pemilu yang diatur dalam konsitusi negara.

Namun terkadang ada sebagian masyakarat yang merasa itu tidak baik dalam perkembangan demokrasi, karena bisa jadi masyarkat ingin ada pemeimpin baru dengan ide baru di luar dinasti tersebut untuk kemajuan daerahnya.

Tapi bagi saya tidak ada masalah, selama orang yang memimpin itu punya kapasitas dan kualitas yang baik untuk kemajuan daerah walau masih dalam bingkai tradisi politik dinasti.

Intinya siapapun yang memimpin bisa memajukan daerah dalam semua dimensi kehidupan masyarakat. Tradisi politik dinasti sangat berhasil di Kota Mataram.

Buktinya selama kurang lebih 20 tahun dua keluarga besar itu berhasil mesrah dalam panggung politik untuk memimpin kota Mataram.

Bahkan saking kuatnya tradisi politik dinasti itu dalam setiap perhelatan Pilkada Kota Mataram sebagian warga Kota Mataram sering berspekulasi awal mengkramatkan istilah “lawan kotak kosong”. namun dalam praktek Pilkada Kota Mataram tidak pernah terjadi lawan kotak kosong. Ada saja calon yang muncul walau kalah telak dari sang keluarga petahana.

Kalau kita melihat Pilkada Kota Mataram 2015 lalu hanya dua pasang calon yang bertarung yaitu pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana (AMAN) dan Salman-Jana Hamdiana (SAHAJA) (REPUBLIKA.CO.ID).

Bahkan ada anggapan publik sengaja dimunculkan calon boneka agar tidak terkesan Pilkada formalitas untuk melawan kotak kosong. Persoalan anggapan itu benar atau tidak bukan soal, tapi memang realita itu ada, sebab kekuatan politik petahana Ahyar dan Mohan masih sulit ditumbangkan oleh lawan politiknya.

Istilah spekulasi publik “lawan kotak kosong” dan “calon boneka” tersebut hemat saya bukan tanpa sebab, bahkan menjadi “istilah keramat” di setiap perhelatan Pilkada Kota Mataram. Sebab, selama 20 tahun (empat periode) kepemimpinan dinasti itu tetap mesrah dalam satu panggung politik.

Tidak jarang orang berspekulasi bahwa calon yang muncul adalah calon boneka dalam skenario politiknya. Sehingga tidak heran ada sebagian orang menganggap Pilkada Kota Mataram adalah Pilkada yang horor dan menakutkan.

Karena istilah politik dinasti sudah menjadi “istilah keramat” di Pilkada Kota Mataram.

Hal yang menarik di Kota Mataram saat ini adalah terjadi perubahan besar dalam iklim demokrasi Pilkada Kota Mataram.

Pilkada 2020 menjadi sejarah baru Kota Mataram bercerainya dua kekuatan besar keluarga H. Muh. Ruslan dan H. Ahyar Abduh. Mereka resmi talak dalam panggung politik dengan maju sendiri-sendiri.

Mungkin bisa jadi ada kompromi politik yang tidak ketemu lagi kedua keluarga besar itu, sehingga meruntuhkan tradisi politik dinasti di Mataram. Mereka akan adu kuat dalam perhelatan Pilkada 2020 ini.

Tentu saja harus ada yang mengalah. Atau bisa jadi semua bisa gagal memimpin Kota Mataram, sebab masih ada dua calon lain menjadi lawan kuat mereka.

Pasangan Hj. Putu Selly – TGH. Abd. Manan dengan jargon Mataram Cemerlang kualisi PDIP, PKS dan H. Baihaki – Bq. Diah Ratu Ganefi dengan jargon Mataram BARU kualisi Demokrat, PAN, Hanura bukan kandidata yang dianggap remeh. Sebab mereka sama-sama diusung Parpol besar di Kota Mataram.

Istilah keramat politik dinasti telah runtuh seiringan perkembangan iklim politik di Kota Mataram. Tenyata skenario itu hanya berumur kurang lebih 20 tahun episode kepemimpinan.

Sang sutradara tidak bisa lagi melanjutkan skenario politik dinasti itu. Semua harus berakhir. Dua keluarga besar yang berhasil menguasai kepemimpinan di kota Mataram tersebut resmi talak untuk bersama dalam satu penggung politik.

Masing-masing memilih jalan dengan pendampingnya. Walau ada rumor beredar bahwa itu hanya skenario politik di awal dan mereka tetap akan menyatu mempertahakan tradisi politik dinastinya.

Namun fakta berkata lain dengan resminya mendaftar di KPU dengan kandidat yang berbeda. Tradisi politik dinasti itu tidak seenak skenario awal. Ternyata ada saja hal-hal yang membuat itu bisa runtuh.

Sebab politik ini dalam teorinya adalah dinamis sesuai iklim dan kepentingan yang ada.

Bisa jadi dengan berakhirnya tradisi politik dinasti keluarga besar H. Muh. Ruslan dan H. Ahyar Abduh peluang dua calon lain untuk curi star memaafkan peluang keretakan politik tersebut.

Namun tidak mudah juga, sebab kedua keluarga besar yang sudah berbeda haluan politik tersebut bukan lawan mudah dikalahkan karena memiliki basis masing-masing.

Saatnya para kandidat adu strategi dan program. Bukan hanya sekadar untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan, namun warga Koata Mataram sebagai representasi Nusa Tengara Barat menaruh harapan besar kepeda siapapun yang memimpin untuk kemajuan Ibu Kota Provinsi NTB.

Saatnya pemilih menilai program para calon pemimpinnya agar bisa menjatuhkan pilihan politiknya, bukan hanya sekadar melihat kedekatan personal.

Selamat kepada empat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Mataram periode 2021-2026 yang resmi mendaftar di KPU Kota Mataram.

Silakan bertarung dengan kesatria, jangan hanya jual janji kosong sesaat dan mengahalakan segala cara untuk mengelabui pemilih. Siapapun yang terpilih itulah pemimpin semua warga Kota Mataram, bukan hanya pemimpin pendukungnya.

*Penulis adalah akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat)

Editor: Ibrahim Bram A