Perda APBD-P NTB 2019 Rp 5,4 T Resmi Diketok

Perda APBD-P NTB 2019 Rp 5,4 T Resmi DiketokReviewed by adminon.This Is Article AboutPerda APBD-P NTB 2019 Rp 5,4 T Resmi DiketokMataram (DetikNTB.com),- Bertambah sebesar Rp.158,5 Milyar lebih, DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB akhirnya sepakat menetapkan Rancangan APBDP- NTB menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019. Persetujuan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaidah di Ruang Rapat DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram, […]
Foto: Pimpinan sidang paripurna DPRD NTB, Hj, Baiq Isvie Rupaeda didampngi TGH. Mahalli Fikri, H. Abdul Hadi dan Lalu Wirajaya penetapan Raperda menajdi perda Nota Keuangan dan APBDP 2019

Mataram (DetikNTB.com),- Bertambah sebesar Rp.158,5 Milyar lebih, DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB akhirnya sepakat menetapkan Rancangan APBDP- NTB menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019.

Persetujuan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaidah di Ruang Rapat DPRD NTB di Jalan Udayana Mataram, Jumat, (2/8-2019)

Rapat yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Forkopimda NTB, anggota DPRD NTB, Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, dan undangan lainnya, diawali pembacaan laporan Banggar atas hasil pembahasannya Tentang Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, oleh juru bicara Badan  Anggaran (Banggar) DPRD NTB, H. Muzihir.

BACA JUGA: DPRD dan Gubernur NTB Sepakati Rancangan APBD-P 2019 Sebesar Rp5,4 T

Dalam laporannya, badan anggaran DPRD-NTB menyatakan persetujuannya atas rancangan APBD Perubahan tahun 2019  untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun Banggar tetap memberikan catatan-catatan sebagai masukan untuk penyempurnaan pelaksanaannya.

Di antaranya, masukan kepada eksektif agar terus melakukan optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Baik pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan yang syah lainnya maupun optimalisasi pengelolaan aset-aset dan kekayaan daerah lainnya yang potensial meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan cara demikian, diharakannya target pendapatan dan penerimaan daerah dapat terpenuhi. Dan devisit anggaran dapat ditutupi, ujar politisi Fraksi PPP itu.

BACA JUGA: Nota Keuangan dan Raperda APBD-P 2019 Disetujui DPRD NTB

Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H. Mahdi saat membacakan Keputusan DPRD NTB tentang penetapan Raperda APBD-P Provinsi NTB TA 2019 menjadi Perda memaparkan bahwa pendapatan daerah yang semula Rp.5.244.782.852.000, bertambah Rp.158.512.515.675.

Jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp5.403.295.367.675. Belanja daerah, semula Rp5.253.582.354.405 bertambah Rp.245.496.736.723,4. Sementara jumlah belanja setelah perubahan Rp.5.499.079.091.128,49. Devisit Rp.95.783.723.453,493.

BACA JUGA: Sejumlah Komisi di DPRD NTB Tanggapi Raperda LPJ APBD 2018

Pada penerimaan pembiayaan daerah dianggaran murni semula Rp28.799.502.405; pada APBD Peruabahan berjumlah Rp95.783.723.453,49. “Sisa lebih anggaran pembiayaan setelah perubahan menjadi nol,” papar Mahdi dihadapan peserta paripurna.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB serta seluruh pihak yang terlibat sehingga Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun anggaran 2019 ini dapat disetujui menjadi Perda.

BACA JUGA: Gubernur NTB Beri Jawaban Soal Nota Keuangan dan APBD-P 2019

Setelah persetujuan ini, kata Wagub maka hal paling penting dilakukan adalah mengimplementasikannya dengan baik. Sehingga seluruh target kinerja daerah dalam rangka mewujudkan kesejahtraan rakyat benar-benar dipenuhi, ujar Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu.

“Saya berharap kemitraan strategis yang terbangun selama ini bisa menjadi memori baik yang bisa berlanjut pada langkah-langkah pengabdian kita selanjutnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub. (Iba)