Pengadaan JPS Rp6,5 M oleh DPRD NTB Dinilai Keliru dan Cacat Hukum

Pengadaan JPS Rp6,5 M oleh DPRD NTB Dinilai Keliru dan Cacat HukumReviewed by adminon.This Is Article AboutPengadaan JPS Rp6,5 M oleh DPRD NTB Dinilai Keliru dan Cacat HukumMataram (detikntbcom),- Pengadaan paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) per dapil oleh DPRD NTB senilai 6,5 miliar yang disalurkan tanggal 4-6 Juni 2020 sebanyak 65.000 paket ini dinilai keliru oleh Ketua Umum HMI Badko Nusra serta menyalahi aturan, wewenang dan fungsi DPR. “Jelas ini menyalahi aturan, wewenang dan fungsi DPR bro,” jelas Ketua Umum HMI Badko […]
(dari kiri) Terlihat dua paket JPS DPRD NTB yaitu minyak goreng merk Sabrina dan beras tidak bermerk dari tiga item sebanyak 65.000 paket yang akan disalurkan tanggal 4-6 Juni 2020 oleh seluruh anggota DPRD di Dapilnya masing-masing (Dok. Istimewa)

Mataram (detikntbcom),- Pengadaan paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) per dapil oleh DPRD NTB senilai 6,5 miliar yang disalurkan tanggal 4-6 Juni 2020 sebanyak 65.000 paket ini dinilai keliru oleh Ketua Umum HMI Badko Nusra serta menyalahi aturan, wewenang dan fungsi DPR.

“Jelas ini menyalahi aturan, wewenang dan fungsi DPR bro,” jelas Ketua Umum HMI Badko Bali Nusra, Arif Kurniadin, Jumat (5/6).

Sarjana hukum Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram ini menjelaskan, bahwa fungsi utama DPR ada tiga yaitu, pertama melakukan pengawasan, kedua tugas legislasi dan ketiga tugas anggaran. Katanya, mestinya anggaran dewan itu diarahkan untuk meningkat kinerja kelembagaan dalam melakukan pengawasan terhadap tugas eksekutif.

“Bukan malah bersaing dengan lembaga eksekutif melaksanakan program kegiatan yang justru tidak berkorelasi dengan tugas lembaga dewan sendiri,” ungkapnya.

Di samping menyalahi kewenangan katanya, program JPS Berbasis Dapil itu juga dinilai sarat dengan dugaan korupsi.

“Sebab kalau dihitung secara benar. Satu paket bantuan barang dikatakan bernilai sebesar Rp100 ribu. Tapi setelah dihitung secara cermat anggarannya hanya berkisar sebesar Rp79.500 per paket. Berarti ada dugaan selisih anggaran di situ yang harus dikembalikan lagi ke kas daerah,” ujarnya.

Aktivis HMI Cabang Mataram ini menegaskan, pengadaan JPS DPRD ini kuat dugaan ada penyalahgunaan anggaran oleh DPRD NTB.

“Kami mendesak APH untuk menyusut tuntas hal itu,” tegasnya.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie belum merespon atas dugaan penyelewengan wewenang dan fungsi DPR tersebut, sejumlah pertanyaan wartawan hanya di-read (dibaca) saja.

Sementara Sekwan NTB, H Mahdi mengakui anggaran yang bersumber dari APBD hasil pergeseran anggaran Setwan DPRD NTB yang bersumber dari APBD NTB tersebut bahwa jika ada selisih dari belanja paket itu akan dikembalikan ke kas daerah dan tidak dibelanjakan semua.

“Memang benar anggarannya Rp6,5 M tapi kita bayar sesuai dengan harga yang ada dalam nota pesanan sehingga selisihnya dikembalikan ke kas daerah tidak dibelanjakan semua,” jelasnya.

Katanya, anggaran untuk pengadaan 65 ribu paket yang hanya bersisi tiga item itu yaitu beras 10 Kg, mie instan tujuh buah dan minyak goreng 1 liter tersebut tidak menyalahi aturan karena sudah ada Juklak dan Juknisnya.

“Sudah ada dokumennya berapa yang didistribusikan untuk kemana saja kami akan buka setelah diaudit oleh pengawas baik inspektorat atau BPKP. Sedangkan anggarannya dari hasil rasionalisasi anggaran Setwan bukan dari aspirasi anggota,” jelasnya.

“Itu sudah menjadi keputusan Banggar dengan TAPD. Tidak ada yang menyalahi aturan sudah ada Juklak dan Juknisnya dan ini bagian dari tugas pimpinan dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah bersama Gubernur,” jelasnya.

Alasan mendasar diadakan paket JPS per dapil tersebut jelas Mahdi, adalah hasil dari aspirasi masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah saat kegiatan reses para anggota.

“Dan ini hasil dari turunnya anggota di tengah-tengah masyarakat dari kegiatan reses dimana masih banyak anggota masyarakat yang tida mampu belum menerima bantuan,” jelasnya. (Iba)