Pembangunan Gedung UIN Mataram Diduga Illegal, Polda NTB Dorong Masyarakat Lapor

Pembangunan Gedung UIN Mataram Diduga Illegal, Polda NTB Dorong Masyarakat Lapor
Foto: Ground breaking pembangunan 9 Gedung UIN Mataram bulan lalu dilakukan Menteri Agama saat itu dijabat Lukman Hakim Saifuddin bersama Gubernur, Rektor UIN, Walikota Mataram dan seumlah pejabat terkait lainnya (Ist)

Mataram (DetikNTB.com),- Terkait dengan sejumlah pembangunan gedung mewah di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang berlokasi di Jempong Kota Matatam yang diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Illegal, pihak Polda NTB mendorong kelompok masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) jika dinilai bermasalah.

“Saya tidak bisa berkomentar mas, karena belum ada laporan masuk ke kami. Kalau ada laporan masuk saya bisa jelaskan. Jika ada yang dinilai bermasalah dalam pembangunan (UIN Mataram) itu masyarakat bisa melapor ke kami, tapikan belum ada laporan masuk ke kami,” ucap Kabag Wasidik Dit Reskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adji, SIK,.SH,. saat dikonfirmasi media ini, Selasa (05/11) di ruang kerjanya.

Namun, Darsono menegaskan jika memulai membangun sebuah gedung, sebelumnya diwajibkan melengkapi dulu syarat-syaratnya sesuai dengan yang ditetapkan UU.

“Sesuai dengan prosedurlah, tahapan-tahapan harus dilengkapi. Kemudian kalau pembangunan itu apa, ada prosedurnya, izinnya apa dan lain-lain (IMB, Amdal dan sejumlah persyaratan lainnya),” terangnya singkat.

Di hari yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah NTB, Adhar Hakim sudah menegaskan bahwa sejumlah pembangunan yang tidak mengantongi izin termasuk IMB maka dipastikan berdampak pidana. “Itu bisa berpotensi menjadi perbuatan pidana. Bukan lagi sekedar maladministrasi,” tegasnya.

Sebelumnya Bagian Pelayanan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Bachtiar Yulianto menegaskan, sampai hari ini belum ada pengajuan IMB kepada Dinas tersebut.

“Tidak ada pengajuan izin ke kami, Tidak ada pengajuan perizinan mengenai (pembangunan 9 gedung) UIN yang masuk ke DPMTSP,” tegasnya ditemani Sekretaris DPMTSP, Ir. Bambang Juni Wartono, Rabu (30/10) di ruang kerjanya.

Hanya saja katanya, pihak kontaktor pernah menanyakan tentang sejumlah syarat untuk pengajuan izin beberapa bulan lalu.

“Pernah kira-kira 2 bulan lalu, hanya menanyakan syaratnya saja, tapi sampai hari ini tidak ada kabar,” terangnya beberapa hari yang lalu.

Untuk diketahui, pihak UIN Mataram diduga hanya mengantongi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). SKRK merupakan surat rekomendasi untuk mengurus analisis dan dampak lingkungan (Amdal) dan IMB namun kedua surat tersebut sampai hari ini belum dikantongi.

Sementara, pihak kontraktor dan Rektor UIN Mataram dimintai komentarnya via pesan singkat beberapa hari yang lalu, sama-sama bungkam, bahkan nomor WhatsApp tim DetikNTB.com diblokir.

Sesuai ketentuan UU 28/ 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 7 (1) yakni setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Sementara pengaturan IMB mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36/2005 tentang peraturan pelaksanaan UU 28/2002 pasal 8 (2) yaitu persyaratan administratif pembangunan gedung di antaranya adalah izin mendirikan bangunan gedung.

Kemudian untuk izin Amdal mengacu pada UU 32/2009 pasal 36 (1) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UK-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Untuk ketentuan pidananya adalah sesuai dengan pasal 109 (1) UU 32/2009 yaitu setiap usaha kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan sebagaiman dimaksud pada pasal 36 (1) dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 3 miliyar rupiah. (01)