Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Pariwisata

Panitia pelantikan resmi dilaporkan ke Polda NTB, menyusul Wagub dan Bupati Lobar

Mataram (Detikntbcom),- Tim 20 Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) kini kantongi surat laporan penggunaan lambang dan logo Nahdlatul Wathan yang digunakan saat pelantikan pengurus NW di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur pada pekan lalu.

Laporan polisi dilayangkan untuk Ketua Panitia Kegiatan yang diterima langsung oleh Direktur pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol I Putu Ekawana Putra, dengan nomor laporan TBLP/84/II/2021/Ditreskrimsus tertanggal 5 Februari 2021.

“Yang kita laporkan ini panitia atau penyelenggara kegiatan. Kalau Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid ini nanti sifatnya laporan berjalan, polisi akan melakukan tindak lanjut siapa saja yang hadir dalam kegiatan tersebut, tentunya akan mengarah pada kepala daerah atau pejabat daerah yang hadir mendukung dan memberikan sambutan dalam kegiatan itu,” ucap Ketua Tim 20 PBNW Syamsu Rijal, Rabu (5/2) saat konferensi pers di kantor DPD Hanura NTB di Mataram.

Diberitakan sebelumnya, PBNW yang mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan Ketua Umum TGKH Zainuddin Atsani berjanji akan melaporkan ke pihak berwajib sejumlah orang yang turut hadir dan melantik acara pelantikan tersebut di antaranya Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid sebagai penyedia tempat serta ketua panitia pelantikan.

Laporan tersebut menurut Wakil Sekjen II PBNW Syamsu Rijal atas dugaan kegaduhan dan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah orang yang terlibat dalam pelantikan tersebut dan pihaknya sangat keberatan terhadap pemerintah yang turut hadir dan melantik pengurus yang dianggap cacat hukum itu.

Rijal menjelaskan, pengurus PBNW dengan ketua Umum TGKH Zainuddin Atsani adalah pengurus yang sah dan mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0001269.AH.01.08 tahun 2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan.

Bahwa katanya ada dugaan tindak pidana yang memakai hak dan lambang organisasi yang ditetapkan oleh Menkumham pada pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelantikan itu merupakan non prosedural dan cacat secara hukum.

“Oleh karena itu kami akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindakan haram tersebut. Yang pertama kita laporkan adalah ketua panitia, yang kedua Bupati yang menyiapkan tempat dan yang ketiga adalah Wakil Gubernur yang hadir dan melantik pengurus itu,” tegas saat menggelar konferensi pers, Rabu (3/2) di kantor DPD Hanura NTB di Mataram.

Ketua DPD Hanura NTB ini menyatakan sebenarnya tidak ingin ada kegaduhan di tengah Covid-19 ini dan menginginkan pemerintah berjalan dengan baik dan stabil tapi karena diduga membuat kegaduhan dan cacat hukum maka mau tidak mau pihaknya harus bertindak.

Sementara dikonfirmasi, Wakil Gubernur yang dianggap turut hadir dan melantik pengurus tersebut melalui sambungan telfon dan pesan singkat hingga berita ini dipublis belum ada tanggapan.

Sementara, penyedia tempat yakni Pemda Lombok Barat yaitu Bupati Fauzan Khalid dikonfirmasi menegaskan akan membantu siapapun yang membutuhkan tempat di Lombok Barat termasuk di antaranya yang tidak memiliki alas hukum bahkan orang resepsi pernikahan sekalipun difasilitasi.

“Kita siapapun selama bisa kita bantu, bahkan organisasi yang tidak punya akte seperti Front Mahasiswa Lobar, Forum Anak Lobar dan lain-lain bahkan orang resepsi juga kita kasih (berikan/fasilitasi). Yang bersangkutan juga kita bantu,” katanya. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *