Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Hukrim

NW bakal polisikan Wagub, Bupati Lobar hingga ketua panitia pelantikan

Mataram (Detikntbcom),- Pelantikan pengurus Nahdlatul Wathan Cabang Lombok Barat yang dilaksanakan pada, Rabu (3/2) pagi tadi yang dianggap cacat hukum oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) nampaknya berbuntut panjang.

PBNW yang mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan Ketua Umum TGKH Zainuddin Atsani menegaskan akan melaporkan ke pihak berwajib sejumlah orang yang turut hadir dan melantik acara pelantikan tersebut di antaranya Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid sebagai penyedia tempat serta ketua panitia pelantikan.

Laporan tersebut menurut Wakil Sekjen II PBNW Syamsu Rijal atas dugaan kegaduhan dan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah orang yang terlibat dalam pelantikan tersebut dan pihaknya sangat keberatan terhadap pemerintah yang turut hadir dan melantik pengurus yang dianggap cacat hukum itu.

Rijal menjelaskan, pengurus PBNW dengan ketua Umum TGKH Zainuddin Atsani adalah pengurus yang sah dan mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0001269.AH.01.08 tahun 2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan.

Bahwa katanya ada dugaan tindak pidana yang memakai hak dan lambang organisasi yang ditetapkan oleh Menkumham pada pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelantikan itu merupakan non prosedural dan cacat secara hukum.

“Oleh karena itu kami akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindakan haram tersebut. Yang pertama kita laporkan adalah ketua panitia, yang kedua Bupati yang menyiapkan tempat dan yang ketiga adalah Wakil Gubernur yang hadir dan melantik pengurus itu,” tegas saat menggelar konferensi pers, Rabu (3/2) di kantor DPD Hanura NTB di Mataram.

Ketua DPD Hanura NTB ini menyatakan sebenarnya tidak ingin ada kegaduhan di tengah Covid-19 ini dan menginginkan pemerintah berjalan dengan baik dan stabil tapi karena diduga membuat kegaduhan dan cacat hukum maka mau tidak mau pihaknya harus bertindak.

Sementara dikonfirmasi, Wakil Gubernur yang dianggap turut hadir dan melantik pengurus tersebut melalui sambungan telfon dan pesan singkat hingga berita ini dipublis belum ada tanggapan.

Sementara, penyedia tempat yakni Pemda Lombok Barat yaitu Bupati Fauzan Khalid dikonfirmasi menegaskan akan membantu siapapun yang membutuhkan tempat di Lombok Barat termasuk di antaranya yang tidak memiliki alas hukum bahkan orang resepsi pernikahan sekalipun difasilitasi.

“Kita siapapun selama bisa kita bantu, bahkan organisasi yang tidak punya akte seperti Front Mahasiswa Lobar, Forum Anak Lobar dan lain-lain bahkan orang resepsi juga kita kasih (berikan/fasilitasi). Yang bersangkutan juga kita bantu,” katanya. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *