NTB Raih Apresiasi Pelayanan Publik Terbaik, Dinas LHK NTB Dinilai Merusak

NTB Raih Apresiasi Pelayanan Publik Terbaik, Dinas LHK NTB Dinilai MerusakReviewed by adminon.This Is Article AboutNTB Raih Apresiasi Pelayanan Publik Terbaik, Dinas LHK NTB Dinilai MerusakMataram,- Ombudsman RI menganugerahkan penghargaan Nasional berupa tropy Predikat Kepatuhan Tinggi kepada Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA atas keberhasilannya menembus zona hijau pada Selasa, 05 Desember 2017 di Jakarta atas kepatuhannya terhadap pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik  dengan nilai 97,58. Namun, prestasi itu tercoreng oleh pembantu pelaksana pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup […]
Foto : Asisten Bidang Pelaporan Ombusman NTB Sahabudin

Mataram,- Ombudsman RI menganugerahkan penghargaan Nasional berupa tropy Predikat Kepatuhan Tinggi kepada Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA atas keberhasilannya menembus zona hijau pada Selasa, 05 Desember 2017 di Jakarta atas kepatuhannya terhadap pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik  dengan nilai 97,58.

Namun, prestasi itu tercoreng oleh pembantu pelaksana pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB di bawah kendali Ir Madani Mukarom.

Menurut salah satu pengusaha kayu NTB Abdul Gofur prestasi yang diraih oleh TGB tersebut tidak sejalan dengan apa yang menjadi kinerja Kadis LHK.

“Kan gubernur mendapat prestasi nasional yang luar biasa tahun lalu, masa pak Gubernur membiarkan kinerja bahwahannya mencoreng nama baik gubernur, kan aneh,” Katanya pada rabu (28/02) kemarin di Mataram.

Lebih lanjut, Pria berbadan kekar pendek tersebut memperkuat alasanya, pada 10 Oktober 2017 temuan Ombusman RI perwakilan NTB bahwa Dinas LHK melakukan maladministrasi dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana kehutanan. Gofur juga mendesak Kadis LHK untuk segera mengembakikan barang sitaannya, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan saran Ombusman NTB.

Hal demikian diperkuat oleh Asisten Bidang Pelaporan Ombusman RI Perwakilan NTB Sahabudin bahwa Ombusman telah mengeluarkan saran kepada Gubernur NTB per tanggal 10 Oktober 2017, dari hasil temuannya tersebut, salah satu sarannya adalah pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan staf pada Dinas LHK NTB agar taat hukum karena telah terjadi maladministrasi dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana kehutanan.

“Pak Gubernur sendiri sudah mendisposisi untuk memerintahkan kepada kepala Dinas Kehutanan untuk menjalankan saran dari Ombusman itu,” ucapnya usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kantor Gubernur Rabu (28/02) siang.

Saran tersebut katanya Dinas LHK NTB akan mendatangi Ombusman awal maret untuk menyelesaikan berdasarkan disposisi Gubernur NTB untuk menindalanjuti hal tersebut.

Di tempat yang berbeda, Kadis LHK NTB Ir Madani Mukarom dimintai keterangannya oleh media ini, membenarkan hal demikian, untuk menjawab tuduhan tersebut Dinas LHK NTB akan mendatangi Ombusman awal bulan Maret.

“Benar kami rancang akan diserahkan di kantor Ombusman NTB,” jawab Madani singkat via WhatsApp kemarin pada redaksi.

(IBA)