Merasa Difitnah, GP Ansor Tuding Oknum Distan Kota Bima Bermain

Merasa Difitnah, GP Ansor Tuding Oknum Distan Kota Bima BermainReviewed by adminon.This Is Article AboutMerasa Difitnah, GP Ansor Tuding Oknum Distan Kota Bima BermainMataram,- Bantuan bibit jagung dari Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Provinsi masing-masing di Indonesia sebagai langkah pemerintah untuk swasembada pangan dengan menggandeng penyalur yang sudah terfverifikasi sebelumnya mengundang perhatian pubik akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, penyaluran bibit jagung di tingkat petani tersebut diduga bermasalah, disinyalir ada penarikan uang yang berkisar antara Rp 100 – 300 […]
Foto: Wakil Koordinator Jagung Nasional PP GP Ansor, Muhammad Yusuf Mansur

Mataram,- Bantuan bibit jagung dari Kementerian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian Provinsi masing-masing di Indonesia sebagai langkah pemerintah untuk swasembada pangan dengan menggandeng penyalur yang sudah terfverifikasi sebelumnya mengundang perhatian pubik akhir-akhir ini.

Bagaimana tidak, penyaluran bibit jagung di tingkat petani tersebut diduga bermasalah, disinyalir ada penarikan uang yang berkisar antara Rp 100 – 300 ribu rupiah di setiap kelompok tani yang mendapat bantuan bibit yang dituding dilakukan oleh GP Ansor di Kota Bima.

Sementara bantuan bibit jagung tersebut merupakan bantuan gratis dari pemerintah tanpa dipungut biaya sepersen pun sampai di tingkat petani.

Tudingan tersebut dibantah keras oleh Wakil Koordinator Jagung Nasional PP GP Ansor, Muhammad Yusuf Mansur. Menurutnya, kerjasama pengadaan bibit jagung selama ini terjalin baik di empat kabupaten Kota di NTB yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

Baca juga :

https://www.detikntb.com/pertanian/distan-ntb-sepersen-pun-tak-boleh-ada-tarif-penyaluran-bibit-jagung/

https://www.detikntb.com/pertanian/penyaluean-bibit-jagung-di-dompu-dipersoalkan-di-dispan-ntb/

Namun, sungguh mengherankan bagi dirinya, ketika munculnya statemen yang memfitnah lembaganya menarik keuntungan dalam pendistribusian bibit jagung di Kota Bima.

“Di empat (4) Kabupaten ini tidak ada permasalahan, namun di Kota Bima ini kok jadi masalah sekarang?,” tanyanya heran saat jumpa pers, Jumat (16/11) kemarin siang di Kota Mataram.

Permasalahan yang menjadi sorotan publik di kota Bima sebenarnya katanya, ada oknum yang mengaku GP Ansor yang menunggangi saat pendistribusian yang notabene oknum tersebut tidak ada hubungan dengan GP Ansor. Namun Kepala Dinas Kota Bima katanya, langsung berstatement di media online lokal tanpa mengklarifikasi ke Dinas Pertanian Provinsi untuk berkomunikasi dengan pihak GP Ansor.

“Sehingga  persepsi di masyarakat terbentuk  seolah-olah GP Ansor yang menarik Pungli,” terangnya.

Yusuf Mansur menilai, pihaknya saat ini dijadikan sebagai pelarian dari carut marutnya proses administrasi di Dinas Pertanian Kota Bima yang tidak bisa diselesaikannya. Upaya untuk menjadikan GP Ansor sebagai tumbal itu pun terus digaungkan melalui media lokal, guna memperkuat alibi dan menggiring opini bahwa GP Ansor lah yang harus bertanggungjawab atas setiap kesalahannya.

“Kami menduga Ini ada kemungkinan permainan dari oknum Dinas Pertanian Kota Bima. Yang membuat seolah ada fakta bahwa GP Ansor menarik pungutan dari bantuan pemerintah,” duganya meyakinkan

Meski demikian Yusuf mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen memberikan yang terbaik bagi petani guna mendukung program pemerintah untuk menjadikan NTB sebagai lumbung jagung nasional.

Sementara, Dinas pertanian Kota Bima belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan tersebut dikarenakan akses komunikasi media ini sampai ke sana belum tersambung. Namun, Sekdis Pertanian NTB Haryono dimintai keterangannya, Jumat (16/11) kemarin menegaskan tidak dibenarkan meminta tarif kepada petani yang menerima bibit tersebut.

“Kalau bantuan dari kami dari Dinas (Pertanian) itu betul-betul bantuan Pemerintah kepada masyarakat. Tidak ada kontribusi (penarikan) uang sepersen pun dengan alasan apapun,” terang Sekdis Pertanian NTB Haryono, membantah bahwa tarif tersebut bukan perintah Distan, Jumat (16/11) usai hearing dengan HMI MPO Cabang Mataram di Kantor DPRD NTB.  (Iba)