Meng-Eja ‘Bima Ramah’ pada Halaman Alun-Alun Demokrasi

Meng-Eja ‘Bima Ramah’ pada Halaman Alun-Alun DemokrasiReviewed by adminon.This Is Article AboutMeng-Eja ‘Bima Ramah’ pada Halaman Alun-Alun DemokrasiOleh: Mustafa Alwy Yusuf* Ada seorang demonstran menahan pendarahan karena mengalami luka robek di bagian atas kepala dari kebringasan SatPol PP. Ada pendemo yang terpaksa diangkut paksa dengan mobil patroli karena hendak menemui seorang menteri. Ada anak seorang kepala daerah sukses memenangkan jabatan ketua DPRD, tetapi gagal “memenangkan” kritik publik dari ancaman hukum. Ada Bupati […]
Penulis (Dok. istimewa)

Oleh: Mustafa Alwy Yusuf*

Ada seorang demonstran menahan pendarahan karena mengalami luka robek di bagian atas kepala dari kebringasan SatPol PP. Ada pendemo yang terpaksa diangkut paksa dengan mobil patroli karena hendak menemui seorang menteri. Ada anak seorang kepala daerah sukses memenangkan jabatan ketua DPRD, tetapi gagal “memenangkan” kritik publik dari ancaman hukum.

Ada Bupati mendatangi lahan tani dengan iring-iringan mata kamera, lalu pulang mengukir citra sambil menakar harga (komoditi). Ada ketua partai pandai bersolek tersenyum di hadapan para penyumbang air mata daerah karena kesusahan rendahnya taraf hidup. Ada mobil Damkar yang siap siaga dipakai meredam intensi massa aksi, daripada siaga meredam bara api pada musibah kebakaran rumah warga.

Ada aksi demo menuntut pemerintah tanggap terhadap para tengkulak obat pertanian hanya meninggalkan pilu dan cerita yang terkubur waktu. Ada bocah ingusan seumuran anak SD beralas sandal jepit berdiri di bawah terik matahari depan kantor bupati, sambil berteriak lantang menagih janji pemimpin demi seragam sekolah. Ada Kepala Dinas menebar moral di beranda facebook, tetapi menjudi kehormatan rumah tangga orang di luar.

Dari semua rentetan peristiwa itu, memberi kita insinuasi bahwa IDP sebagai pemimpin eksekutif di kabupaten Bima, telah gagal menyuntikkan konsep “Ramah” ke dalam kehidupan riil warga di lapangan. Dengan berbagai macam interpretasi, kasat mata IDP telah menghianati pikiran sendiri. Melucuti diri dari pikiran “Ramah”.

Itulah skin luar dalam kekuasaan dalam teropong yang lebih submit. Tentu saja dapat dianggap temeh, tetapi peristiwa-peristiwa monumental daerah, demonstrasi dan pemberontakan selama ini memberi kita semacam rumus sosiologi tentang logika sistem kekuasaan hari ini. Kemajemukan hanya diucapkan dalam pidato, selebihnya adalah barter kepentingan yang diatur para broker.

Urutan janji dilemparkan ke telinga rakyat, tetapi outline skala prioritas semrawut tak pernah terarah dengan jelas. Ketegasan tak kunjung terang terlihat, mengabur di batas dinding wacana. Memori sejarah akan pola kerajaan dalam hal ini bisa kembali tumbuh. Membiarkan bara sosial mengawang di atas tampuk kuasa, sambil memikirkan siasat politik suksesi adalah pola-pola kerajaan bahkan dijadikan agenda harian elite politik kita hari-hari ini.

Terminologi Demo

Terminologi kekuasaan tentang demo kelihatannya seperti gerakan anti kekuasaan. Celakanya setiap ada demo selalu yang dibahas adalah legalitas moral pendemo. Baik dari sorot mata kekuasaan langsung maupun dari loyalisnya yang mengekor demi sepotong “kue” dalam istana. Tumbuh dan tersumbatnya nilai demokrasi dapat diukur di situ. Demo itu unsur yang menghidupkan demokrasi. Tak ada kantong moral yang dibawa di sana. Sebab, di dalamnya yang hanya selalu ada adalah besaran legitimasi rakyat terhadap kebijakan pemimpinnya.

Bisa kita saksikan beberapa aspirasi yang disuarakan oleh kelompok-kelompok LSM, aktivis dan organisasi-organisasi formal lainnya, tersumbat pada gerbang depan gedung megah istana Bupati. Selalu ada limitasi kecakapan serta ketangkasan pemerintah dalam melihat kedalaman substansi gerakan.

Karena itu, kekuasaan semakin mengokohkan pikirannya terus membeku dan membatu menghadapi problem sosial di bawah. Problemnya adalah pikiran itu tumbuh di taman ratu, tidak di ladang jagung dan hati para petani. Dan bupati pada dimensi ini telah buntung janji di ladang jagung, di gudang garam dan bawang. Bahkan buntung janji di ladang visi.

Katalisator Gerakan, Anarkis jadi Pilihan Alternatif

Kalau dikatakan demo itu ‘anarkis’, yang perlu kita tahu bahwa ‘anarkis’ itu adalah taktik gerakan agar aspirasinya didengarkan, apalagi berbagai cara seperti mediasi, negosiasi, lobi dan komunikasi telah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga jangan heran bila mereka ingin menjebol tebalnya dinding kekuasaan agar aspirasinya dapat tersalurkan langsung pada pemimpinnya. Resolusi konflik pemerintah dalam hal ini memang terlambat. Geliat kekuasaan di sini penuh tarik-ulur.

Akhirnya publik menilai kekuasaan tidak mengantongi itikad baik dalam merespon demonstran dengan kooperatif dan aspiratif. Karena itu, gestur kepemimpinan IDP tergerus oleh faktisitas pegiat sosial dan sejenisnya. Memandang dan melerai peristiwa dengan apatisme liar, penuh intensi tanpa menggunakan neraca narasi.

Kompensasinya hanya satu, menolak aksentuasi dialektis intelektual sambil menafikkan fakta empiris “pembusukan” fikiran-fikiran intelektual organik tetap berjalan sembunyi-sembunyi. Di situlah platform kekuasaan kentara massif bekerja.

Kekuasaan semacam mengalami infeksi pikiran dan kebekuan ide bagaimana metode menghadapi para pejuang keadilan selain mengukurnya dengan titipan. Simulasinya adalah kalau kekuasaan atau lingkungannya sering mengkonsumsi bahkan tumbuh bersama laku transaksi di bawah meja, maka tak heran berburu dan meramu adalah hasil yang keluar pertama kali dari otaknya.

Sebagian besar aspirasi yang disuarakan aktivis oleh kekuasaan dianggap sebagai onak duri yang mengancam martabat. Bahkan menggerogoti ambisi mereka mempertahankan status quo. Akibatnya, langkah yang diambil adalah mengacuhkan pikiran rakyat sambil mengaktifkan para “tuyul” dan buzzer-buzzer piaraan. Sekali lagi, pada bagian ini mereka mempertontonkan parodi kekuasaannya.

Gegap gempita para pengekor di bawah terbukti tak begitu berpengaruh pada konsistensi publik menyoroti wajah kekuasaan yang penuh dengan lipstik berlebih. Padahal tanpa sadar, sampai disitu, sketsa leadership dari seorang IDP menerangkan bahwa kekuasaannya telah pucat di ruang berkarat, gerah di lorong sejarah. Karena yang membekas hanyalah tilas jajahan.

Satu hal yang tak dipahami pemerintah daerah adalah bahwa dalam labirin perubahan sosial yang rumit, realisasi dari energi perubahan itu baru kita pahami setelah momentumnya selesai. Keterlambatan menyadari penyumbatan itu bisa menghasilkan refleksi, entah harapan dan kesetiaan, atau justru penyesalan dan kemarahan yang terus diperbaharui.

Miskin Mental, Tukang Lapor

Term sosial-politik penguasa hari ini menganggap bahwa “menelanjangi” tubuh kekuasaan seperti tindakan tak terpuji. Itu terbukti dari cara berpikir pemimpin yang mewajibkan mengkritik dengan santun. Siapa yang berhak menempatkan standar kesantunan kritikan seseorang dalam upaya untuk menguji pikiran kekuasaan?.

Sebagai pejabat publik, karena dipilih dan digaransikan bekerja untuk publik, maka publik pun berhak untuk mengetahui kinerjanya melalui program-program yang telah dicanangkan. Kalau dikatakan saluran aspirasi yang ada dianggap belum memadai, mungkin pemerintah dapat mempertimbangkan kembali esensi hadirnya keterbukaan “ruang demokrasi”. Di sanalah alun-alun kebebasan berpendapat menempati ruangnya.

Melalui medium itulah seharusnya setiap kritikan dapat terkanalisasi dengan baik. Sebab kalau tidak maka sangat bisa dipahami mengapa pejabat kita lebih gemar merilis kasus per kasus untuk dilaporkan ke lembaga penegak hukum, ketimbang tekun merilis program-program yang belum terlaksana. Apalagi mengevaluasi kembali program yang telah terlaksana tetapi tidak terlalu dirasakan dampaknya ke masyarakat.

Pada aspek kecerdasan pemimpin. IDP tak memahami tentang filosofi mendasar dari politik. Imbasnya, nilai-nilai dari demokrasi hanya mengendap sampai di dalam lingkaran istana. Sehingga sebagai ideal tak cukup, sebagai konkret juga sangat rapuh. Jadi di dalam spektrum itu, kepemimpinannya sudah mengalami defisit konseptual.

Pada akhirnya, jangan sampai sejarah terulang kembali. Kontestasi politis (ideologis) di antara Kaum Sofis dan Platon terjadi kembali. Dimana sejarah selalu dimenangkan oleh orang-orang gila. Siapakah orang gila hari ini? Adalah mereka yang telah “disetubuhi” nalar kritisismenya dengan pelicin kepentingan oleh kekuasaan yang anti kritik, anti pikiran dan anti kemajemukan. Mereka yang berjalan sendiri-sendiri pada jalan pintas mencari untung.

Dulu, pada 24 Desember 1963 Soekarno mengenalkan dua slogan baru pada negeri ini dalam rangka mengganyang proyek neo-kolonialisme Malaysia. “Maju Terus Jangan Mundur” dan “Ini dadaku, mana dadamu?”.

Sekarang, pada skrup yang lebih kecil di aras lokal IDP-Dahlan mencetus slogan “Bima Ramah”. Bima yang Religius, Aman, Makmur dan Handal, telah berhasil mengantarkan pasangan itu memenangkan pertarungan politik pada Pilkada 2015 lalu.

Tetapi fakta empiris selama 5 tahun terakhir, di bawah kepemimpinan mereka justeru kerap mempertontonkan antitesa dari “Ramah”. Dalam potret yang lebih umum, konsep itu hanya dijadikan sloganistik semata. Lalu di mana posisi handal dan nilai demokrasi dalam bungkusan “Ramah”? Di dengkul? Wallahu allam.

*Mustafa Alwy Yusuf adaalh penulis lepas asal Desa Ngali Kecamatan Belo Bima dan tinggal di Jakarta

Editor: Ibrahim Bram A