Membongkar Kegagalan IDP-Dahlan pada Sektor PAD

Membongkar Kegagalan IDP-Dahlan pada Sektor PADReviewed by adminon.This Is Article AboutMembongkar Kegagalan IDP-Dahlan pada Sektor PADOleh: Zangaji Sape* Salah satu tolak ukur kesuksesan pembangunan daerah adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Sejak IDP-Dahlan memimpin Kabupaten Bima, target PAD tidak pernah tembus di angka 100% bahkan PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2018 dan mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2019. Ini menunjukan kinerja pemerintahan di bawah […]
Penulis (Dok. Istimewa)

Oleh: Zangaji Sape*

Salah satu tolak ukur kesuksesan pembangunan daerah adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Sejak IDP-Dahlan memimpin Kabupaten Bima, target PAD tidak pernah tembus di angka 100% bahkan PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2018 dan mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2019.

Ini menunjukan kinerja pemerintahan di bawah IDP-Dahlan dikatakan gagal mengelola sumber-sumber pendaptan asli daerah dan hanya berharap pada dana bantuan pusat, artinya juga kabupaten bima masih menjadi bayi selama otonomi ini berlangsung sebab masih mengharapkan ASI dari induknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bima 2016 target PAD Rp. 123.533.797.544,
realisasi PAD hanya Rp. 110.017.951.914

Tahun 2017, target PAD Rp. 199.833.654 569 Realisasi PAD Rp. 188.124.062.777.

Kemudian 2018 target PAD Rp.136.270.566.336 Realisasinya hanya Rp. 120.378.414.788;.

Terakhir 2019, taget PAD Rp. 146.114.875.268, sementara realisasinya hanya Rp. 135.874.141.560,
(sumber LKPJ)

Cukup disayangkan selama kepemimpinn IDP-Dahlan tidak mampu melihat, memanfaatkan dan mendorong birokrat dalam OPD yang berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli daerah. Padahal peran birokrat dalam OPD-OPD ini adalah kunci utama untuk menaikan PAD selain dari tiga hal ini.

Pertama melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) sumber daya alam yang baru.

Kedua, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah.

Kemudian ketiga, menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, serta memperbanyak meeting, insentive, conference, dan exhibition.

Tiga hal ini tidak menjadi upaya utama, selama mempin daerah IDP-Dahlan hanya disibukan denga persoalan-persoalan seremonial dan politis. Tidak memfokuskan tenaga dan pikiran untuk membangun daerah dari kekuatan sendiri.

Waktu Terbuang

Waktu kepemimpinan IDP-Dahlan sudah berlalu begitu cepat, selama kepemimpinan putri dan putra daerah ini hanya menyisakan begitu banyak sampah masalah di kabupaten bima.

Kegagalan ini tidak harus terulang untuk kedua kalinya, kabupaten bima butuh akselerasi pembangunan yang signifikan, butuh pemimpin yang mau mendengar mau bekerja dan tentunya memiliki etos kerja tinggi dengan ide dan gagasan brilian yang mampu menempatkan para birokrat unggul pada bagian-bagian vital dalam lingkup OPD yang ada.

*Penulis adalah Pengamat Pembangunan di Kabupaten Bima