Meluruskan Kesesatan Dan Kedangkalan Pikir Presidium Satgas Bima Jakarta (Bagian-1)

Meluruskan Kesesatan Dan Kedangkalan Pikir Presidium Satgas Bima Jakarta (Bagian-1)
Foto : Dedi Alvian Mahasiswa Semester 5 Fakultas Hukum UNRAM

Oleh : Dedi Alvian

Sebagaimana dikutip dalam Buku “Logic Primer” bahwa yang dimaksud sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran. Penalaran di sini berarti penarikan kesimpulan dari fakta-fakta atau premis-premis yang diasumsikan (sebagai kebenaran).

Secara luas, sesat pikir dapat digolongkan menjadi sesat pikir formal dan non formal. Sesat pikir formal merupakan penarikan kesimpulan yang tidak valid dari premis-premis dan invaliditas itu terjadi karena bentuk dari argumen. Sesat pikir non-formal atau yang dikenal dengan sesat pikir informal mencakup berbagai kesalahan penalaran yang di antaranya berupa penggunaan bahasa yang tidak, kurang seksama, ceroboh. Sesat pikir informal dapat dipahami sebagai argumen palsu yaitu, jenis argumen yang mungkin kelihatan tepat tetapi setelah dibuktikan dengan pengujian ternyata tidak tepat.

Jika merunut dari penjelasan diatas, apa yang disampaikan oleh Presidium Satgas Bima-jakarta dalam Opini yang dimuat oleh media garda asakota kamis 21/12/2017 pukul 7.31 am dengan judul HML VS H. MAN dalam Pilkot Bima, merupakan argumentasi imajinatif tanpa dilandasi fakta-fakta akademis sebagai acuan berpikir. Dalam budaya akademis, ini dapat dikatakan sebagai sesat pikir dan atau kedangkalan berpikir.

Foto : Screenshot Opini Presidium Satgas Bima Jakarta

Mari kita uji kesesatan pikir dan atau kedangkalan berpikir dari opini tersebut dengan satu contoh “Paragraf” saja tanpa perlu membahas satu persatu kesesatan yang ada dalam paragraf lain.

Satu paragraf yang saya maksud yaitu “Kota Bima beriman tidak sebanding dengan fakta sosial yang nampak, peredaran gelap miras, tidak ada regulasi yang melarang praktek prostitusi, tidak ada sikap yang kuat di soal pemberantasan Narkoba, tidak ada sikap yang tegas tentang antisipasi terorisme yang terjadi berulang-ulang di Kota Bima, padahal otoritas politik pengawasan dan koordinasi melekat dalam jabatan Wakil Walikota Bima”.

Paragraf diatas menandakan Presidium Satgas yang bermukim di ibukota serta dekat dengan arus informasi ternyata tidak mengerti sama sekali konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah Presidium Satgas sama sekali tidak membaca Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika Presidium Satgas malas membaca seluruh isi Undang-undang yang saya maksud maka saya akan mengutip sedikit saja isi Undang-undang sebagaimana yang termuat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 dengan bunyi “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Jika Pasal 1 ayat 2 tersebut belum dapat di pahami, maka ijinkan pula saya untuk mengutip ayat 3 dan 4 untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud “Pemerintah daerah” dan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Ayat 3 :
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ayat 4 :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bersambung (Bagian-2)