Masyarakat Loteng Akan Polisikan LSI

Masyarakat Loteng Akan Polisikan LSIReviewed by adminon.This Is Article AboutMasyarakat Loteng Akan Polisikan LSIMataram,- Puluhan massa aksi dari Lombok tengah mendatangi kantor KPU NTB di jalan Langko kota Mataram, Sabtu (30/06) siang. Kedatangan masyarakat Loteng yang dikoordinir langsung oleh Hamzanwadi tersebut untuk mendukung secara totalitas serta mendorong KPU untuk bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi). “Bahwa pelaksanaan demokrasi tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik pemerintah Provinsi, apalagi POLPP”, […]
Foto : Ketua KPU NTB Lalu Askar Ansori sedang menanggapi tuntutan massa aksi di depan Kantor KPU NTB

Mataram,- Puluhan massa aksi dari Lombok tengah mendatangi kantor KPU NTB di jalan Langko kota Mataram, Sabtu (30/06) siang.

Kedatangan masyarakat Loteng yang dikoordinir langsung oleh Hamzanwadi tersebut untuk mendukung secara totalitas serta mendorong KPU untuk bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi).

“Bahwa pelaksanaan demokrasi tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik pemerintah Provinsi, apalagi POLPP”, katanya.

Polisi Pamong Praja (POLPP)  menurutnya, telah melakukan pemantauan langsung perhitungan suara di Lombok Tengah.

Selain mendukung secara moril KPU NTB, massa juga akan melaporkan lembaga survei yakni Lingkaran survei Indonesia (LSI) yang menjadi provokator dalam perhitungan suara secara cepat (Quick Count), karena dinilai sebagai lembaga survei yang abal-abal.

“Yang menyulut kebencian rakyat hari ini adalah hasil survei abal-abal yang tidak terdaftar legalitas standingnya di KPU Provinsi NTB, dan akan kami laporkan (LSI) di Polda NTB”, orasinya di depan KPU NTB.

Sementara ketua KPU Lalu Askar Ansori menanggapi langsung tuntutan massa aksi dari masyarakat Lombok Tengah menjelaskan bahwa lembaga survei LSI adalah lembaga yang tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi maupun mendaftarkan diri menjadi lembaga survei dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB di KPU NTB.

“KPU tidak punya kaitan dan hubungan apapun dengan LSI”, jelasnya di hadapan massa aksi.

Jadi menurutnya, hasil perhitungan suara dari lembaga survei itu bukan dijadikan dasar kemenangan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB 2018-2023 bahkan real count KPU lewat situs resminya bukan juga dijadikan dasar.

Ia berjanji untuk memegang aturan bahwa rekapitulasi yang sekarang sedang berlangsung berjenjang dari PPK lanjut ke KPU Kabupaten/Kota baru nanti akan dilanjutkan ke KPU Provinsi.

“Di situlah nanti kami akan memutuskan dan mengumumkan hasil pemilu yang resmi di (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sekitar tanggal 7 – 9 Juli 2018”, jelasnya.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Ketua KPU NTB, Massa pun bubar dan kembali ke Loteng dengan tertib dikawal ketat oleh kepolisian dari Polres Loteng dan Polres Mataram.

(IBA)