Lupakan Pemerintah, Masyarakat Berkecukupan Diminta Melakukan Kesholehan Sosial

Lupakan Pemerintah, Masyarakat Berkecukupan Diminta Melakukan Kesholehan SosialReviewed by adminon.This Is Article AboutLupakan Pemerintah, Masyarakat Berkecukupan Diminta Melakukan Kesholehan SosialMataram (DetikNTB.Com),- Wabah virus Corona semakin hari semakin bertambah, khusus NTB per hari ini, Rabu (22/4) mencatat ada 108 positif. Akibat dari wabah tersebut, NTB dipastikan angka kemiskinan meningkat, disebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) juga banyak karyawan dirumahkan hampir mencapai ratusan ribu orang. Menurut catatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, ada […]
Pengamat ekonomi, Dr. Iwan Harsono (kiri) bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (Ist)

Mataram (DetikNTB.Com),- Wabah virus Corona semakin hari semakin bertambah, khusus NTB per hari ini, Rabu (22/4) mencatat ada 108 positif.

Akibat dari wabah tersebut, NTB dipastikan angka kemiskinan meningkat, disebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) juga banyak karyawan dirumahkan hampir mencapai ratusan ribu orang.

Menurut catatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, ada sekitar 120 hotel di Mataram tutup dan karwayannya dirumahkan dihitung belasan ribu orang.

“Jika satu hotel kita asumsikan mempekerjakan 100 orang, maka jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai 12.000,” katanya di Mataram, Selasa (7/4/2020) kemarin.

Itu di Kota Mataram saja di sektor pariwisata, belum lagi di kabupaten dan kota lainnya di NTB. Ditambah lagi dengan berhentinya beroperasi sejumlah UMKM, bisa dibayangkan berapa banyak yang merasakan dampak dari Covid-19.

Untuk mengantisipasi itu semua, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta kota bergerak bersama untuk membantu masyarakat terdampak.

Pemerintah Provinsi NTB misalnya, menyiapkan dana sedikitnya Rp160 miliar dalam bentuk paket bernama Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dalam bentuk sembako yang isinya sembilan item yakni beras 10 Kg, telor 10 biji serta item lainnya dengan harga per paket sebanyak Rp250 ribu diperuntukkan bagi 105.000 ribu KK di seluruh NTB. Belum lagi dana dari bantuan Pemda kabupaten dan kota serta desa dan kelurahan.

Gagasan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah meluncurkan JPS Gemilang tersebut diapresiasi oleh pengamat ekonomi dari Universitas Mataram (Unram) Dr. Iwan Harsono dengan mengangkat IKM-IKM lokal NTB yang tercatat pada 2016 sebanyak 644 ribu unit dengan jumlah pekerja terserap 1,8 juta orang dengan asumsi per IKM tiga pekerja.

Menurutnya, gagasan yang diluncurkan tersebut sangat gemilang. Namun harus diikuti oleh seluruh jajaran ke bawahnya untuk untuk bisa mengintepretasi gagasan tersebut dengan memperkuat data penerima manfaat dari JPS Gemilang.

Semua bantuan untuk masyarakat itu, menurutnya tidak mencukupi kebutuhan warga masyarakat di NTB yang jumlahnya sekitar lima juta jiwa.

Oleh karena itu katanya, orang-orang atau kelas menengah ke atas yang berkecukupan secara material diharap melakukan gerakan kesholehan sosial secara bersama-sama.

“Orang-orang atau masyarakat yang berkecukupan harus melakukan gerakan bersama untuk melakukan kesholehan sosial bersama-sama dalam rangka membantu masyarakat terdampak,” kata Iwan yang juga dosen Ekonomi Unram saat dihubungi detikntbcom, Selasa (21/4) kemarin di Mataram.

Jika itu dilakukan terangnya, maka betapa terbantunya masyarakat terdampak Covid-19. “Artinya lupakan pemerintah, saatnya melakukan gerakan kesholehan sosial,” katanya.

Perputaran ekonomi (PDRB) di NTB di tiga sektor yakni pemerintah, swasta dan masyarakat per triwulan II 2019 saja katanya tercatat 24 triliun, per tahun sebanyak Rp 140 triliun.

Yang paling banyak menyumbang PDRB adalah di sektor swasta dan masyarakat, pemerintah hanya menyumbang 5 persen dari total perputaran ekonomi atau PDRB Di NTB yakni Rp5,5 triliun

“Oleh karena itu, sekali lagi harus ada gerakan bersama-sama untuk melakukan kesholehan sosial membantu masyarakat. Inilah saatnya bagi orang-orang berkecukupan itu untuk membantu sesama,” ujarnya. (Iba)