Langgar Aturan, Komisi I DPRD Minta BKD NTB Jalankan Teguran KASN

Langgar Aturan, Komisi I DPRD Minta BKD NTB Jalankan Teguran KASNReviewed by adminon.This Is Article AboutLanggar Aturan, Komisi I DPRD Minta BKD NTB Jalankan Teguran KASNMataram (Detikntbcom),- Komisi I meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat (BKN NTB) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yaitu teguran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan ASN yang belum waktunya untuk dimutasi beberapa bulan yang lalu. “Itu tadi, (hasil Rapat Dengar Pendapat) kita minta untuk ditindaklanjuti teguran KASN itu. Surat itukan berbunyi untuk […]
Komisi I menggelar RDP dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Muhammad Nasir, Kepala BPSDM, Ir. Werdha Magma Ardhi., MT., dan Asisten III Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemprov NTB, Lalu Syafi'i dipimpin Ketua Komisi I, Sirajuddin, SH

Mataram (Detikntbcom),- Komisi I meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat (BKN NTB) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yaitu teguran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan ASN yang belum waktunya untuk dimutasi beberapa bulan yang lalu.

“Itu tadi, (hasil Rapat Dengar Pendapat) kita minta untuk ditindaklanjuti teguran KASN itu. Surat itukan berbunyi untuk mengembalikan pejabat yang tidak memenuhi aturan main,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB, Siyrajuddin usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Muhammad Nasir, Kepala BPSDM, Ir. Werdha Magma Ardhi., MT., dan Asisten III Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemprov NTB, Lalu Syafi’i, Selasa (8/7) siang di ruang Komisi I di Mataram.

Anggota DPRD Dapil VI ini menegaskan, bahwa saran dan sikap komisi I atas mutasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB pada 4 Mei 2020 lalu sebanyak 105 pejabat Pemprov adalah bukan saja ke BKN melainkan untuk semua termasuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Sikap dan pendapat komisi I itu jelas, the rule of law dan the rule of the game (sesuai aturan hukum dan sesuai aturan main). Jadi jelas dia,” tegasnya.

Ketua Komisi I, Sirajuddin (kiri), Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir (kanan)

Dalam surat edaran yang dikeluarkan BKN, bahwa pejabat atau ASN baru bisa dilakukan mutasi, pejabat atau ASN tersebut harus menempati posisi tertentu minimal satu tahun baru bisa dimutasi. “Bagi pejabat yang tidak memenuhi syarat itu harus dikembalikan,” tegasnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir membantah bahwa pihaknya dianggap melanggar aturan. Namun pihaknya tidak membantah ada surat teguran dari KASN dan pihaknya akan meninjau kembali mutasi tersebut.

“Memang ada beberapa sejumlah permasalahan yang diberikan dan kita sudah menjelaskan sejumlah alasanya. Ada aturan yang tidak diikuti bukan melanggar, tapi kita harus tinjau kembali,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu alasan mutasi dilakukan oleh pemerintah kemarin adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. “Kepala daerah ingin memberikan pelayanan yang terbaik di tengah covid-19,” ujarnya.

Untuk diketahui, salah satu pejabat yang dimutasi yang tidak sesaui aturan adalah H Amry Rahman yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu digeser menjadi Kepala Bappeda NTB. (Iba)