Kontrak 70 Tahun GTI, Pemprov NTB Tegas Bakal Putus Maret 2020

Kontrak 70 Tahun GTI, Pemprov NTB Tegas Bakal Putus Maret 2020Reviewed by adminon.This Is Article AboutKontrak 70 Tahun GTI, Pemprov NTB Tegas Bakal Putus Maret 2020Mataram (DetikNTB.Com),- Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) selama 70 tahun dalam mengelola aset Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 65 hektar are (Ha) berlokasi di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara akan diputus pada bulan depan yakni Maret 2020 besok. “Paling lama bulan Maret sudah ada keputusan pemutusan kontrak dengan GTI dengan segala resiko yang dihadapi,” tegas, […]
Foto: Gubernur NTB menyalami mantan Kepala BPBD H. Muhammad Rum pada saat itu dimutasi ke Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan usai mengambil sumpah sejumlah 12 pejabat struktural Pemprov sekarang menjadi kepala Bakesbangpoldagri NTB

Mataram (DetikNTB.Com),- Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) selama 70 tahun dalam mengelola aset Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 65 hektar are (Ha) berlokasi di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara akan diputus pada bulan depan yakni Maret 2020 besok.

“Paling lama bulan Maret sudah ada keputusan pemutusan kontrak dengan GTI dengan segala resiko yang dihadapi,” tegas, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ir. H. Muhammad Rum, kepada media ini, Kamis (13/2) kemarin di Mataram.

Pemutusan kontrak tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi I dan III DPRD NTB beberapa waktu yang lalu serta hasil rekomendasi Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa PT GTI yang diketuai oleh Sekda NTB beranggotakan Kejati NTB, Polda NTB atau Forkopimda NTB serta pihak terkait lainnya yang bakal keluar setelah dalam waktu dekat.

“Kita boleh saja memukul (memutus) langsung, tapi kata pak Gubernur kita harus ramah investasi serta mempertimbangkan dan menghargai proses hukum setelah tim kecil ini memberikan surat sebanyak 3 kali kepada GTI. Baru kita ambil tindakan,” terang mantan kepala BPBD NTB ini.

Untuk diketahui, pemutusan kontrak dengna PT GTI tersebut, lantaran daerah banyak dirugikan dengan perjanjian tersebut, terutama banyaknya potensi pendapatan yang hilang dari tempat itu. Bahkan, hasil perhitungan Dirjen Kekayaan Negara Wilayah Bali Nusa Tenggara, bahwa pendapatan daerah yang hilang di Gili Trawangan mencapai Rp2,3 triliun lebih.

Sementara pendapatan masyarakat yang mengelola kawasan itu tidak kurang mencapai Rp200 miliar setahun. Artinya potensi pendapatan daerah cukup besar.

“Bayangkan, provinsi selaku pemilik lahan hanya diberikan Rp22,5 juta setahun. Padahal, potensi disana cukup besar yang seharusnya memberikan dampak kepada daerah juga, pemasukannya kemana-mana tapi daerah tidak mendapatkan,” jelasnya.

Menurut Ketua Komisi III DPRD NTB, wajar apabila pemutusan kontrak PT GTI dilakukan. Sebab, dalam perjanjian yang dilakukan tahun 1995, PT GTI berjanji akan memberikan kenaikan royalti setiap lima tahun kepada Pemprov NTB. Namun, kenyataannya daerah hanya diberikan Rp22,5 juta. Sementara, perputaran uang setiap harinya di destinasi andalan NTB itu mencapai Rp 2-5 miliar.

“Belum lagi PT GTI ini berkomitmen membangun 150 cotagge di kawasan itu, tapi hingga sekarang tidak pernah terlaksana. Bisa dibilang pendapatan kita disitu bocor, bahkan seperti sering saya katakan jangan-jangan sudah diagunkan ijin itu,” terang anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat itu.

Anggota Komisi III DPRD NTB lainnya, Natsir mendukung pemutusan kontrak PT GTI dengan Pemprov NTB, karena secara kajian hukum, kontrak tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga tidak ada lagi kerisauan hukum kontrak tersebut dihentikan.

“Begitu kontrak ini diputus, kita tata ulang kembali, sehingga memberikan manfaat bagi daerah dan semestinya ini juga bisa menjadi catatan bagi aset-aset Pemprov lainnya yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga,” ucap politisi PAN tersebut. (Iba)