Komnas HAM minta ITDC hentikan proses penggusuran lahan warga

Komnas HAM minta ITDC hentikan proses penggusuran lahan wargaReviewed by adminon.This Is Article AboutKomnas HAM minta ITDC hentikan proses penggusuran lahan wargaMataram (Detikntbcom),- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meminta kepada pihak pengelola lahan PT ITDC untuk menghentikan proses pembangunan Sirkuit MotoGP di lahan masih bersengketa. Hal itu ditegaskan karena, masih proses investigasi dan menemukan beberapa bukti serta data kuat kepemilikan warga yang perlu disandingkan dengan bukti kepemilikan dari ITDC. “Kami sudah minta kepada ITDC […]
Gubernur bersama Kapolda NTB dan pihak ITDC berbincang dengan anggota Komnas HAM di RRU Kantor Gubernur NTB

Mataram (Detikntbcom),- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meminta kepada pihak pengelola lahan PT ITDC untuk menghentikan proses pembangunan Sirkuit MotoGP di lahan masih bersengketa. Hal itu ditegaskan karena, masih proses investigasi dan menemukan beberapa bukti serta data kuat kepemilikan warga yang perlu disandingkan dengan bukti kepemilikan dari ITDC.

“Kami sudah minta kepada ITDC supaya menghentikan proses pembangunan di lahan bersengketa, silahkan bangun di lahan yang tidak bersengketa,” ungkap Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, Rabu (30/9) di Mataram.

Pihaknya menyampaikan, ada sebagian yang di eksekusi atau proses land cleaning oleh ITDC melibatkan aparat itu masuk merupakan milik warga yang memegang bukti kuat.

“Kita tidak dalam kapasitas memvonis bahwa ITDC melanggar aturan atau tidak. Yang jelas, kita tegaskan supaya menghentikan proses pembangunan di lahan masih bersengketa, hingga ada solusi terbaik bagi warga yang merasa memiliki bukti kuat,” kata Beka sapaanya.

Beka menjelaskan bahwa, Komnas HAM telah turun investigasi terhadap sengketa lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 28 September 2020.

Komnas HAM turun karena adanya aduan dari masyarakat yang mengklaim atau merasa memiliki hak, pada bulan Agustus 2020. “Pengadu pertama sembilan orang untuk 10 bidang lahan. Kemudian bertambah 14 pengadu dengan jumlah 15 bidang. Total luas lahan yang masih bersengketa seluas 18 hektare,” ungkapnya.

Dia menemukan fakta bahwa ada hak milik masyarakat belum dibayar oleh ITDC tapi sudah digusur. Kemudian, terdapat dugaan intimidasi oleh oknum sehingga pemilik lahan merasa terganggu.

“Bentuk intimidasi itu, warga melapor, tidak lama kemudian didatangi aparat setiap saat, dan meminta pemilik lepaskan lahan itu. Begitu halnya saat turunkan personel terkesan berlebihan, hal ini jangan sampai melanggar hak asasi manusia,” kata dia.

Beka mengaku, setelah turun ke lapangan, tim Komnas HAM langsung bertemu Gubernur, Kapolda dan Kejati. Pihaknya menyampaikan pokok aduan dan sikap warga yang mengklaim. Dimana, warga tidak menolak pembangunan Sirkuit MotoGP itu, hanya ingin haknya dipenuhi dan bebas dari intimidasi.

“Hasil pertemuan itu, Gubernur, Kapolda dan Kejati punya komitmen dan bersepakat mendudukkan dokumen yang ada, akan disandingkan bersama seperti apa riwayat lahan, kemudian proses peralihan hak sehingga terbit HPL sampai bukti lain misal pipil Garuda dan SPPT. Terhadap persoalan lahan yang sudah selesai, Komnas HAM tidak ikut campur,” tegasnya.

Beka juga menyampaikan Komitmen kedua dari Gubernur, Polda dan Kejati bahwa segera selesaikan sengketa lahan itu. Bahkan akan siapkan data sesuai yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.

“Ingat, Komnas tidak dalam posisi menolak proyek strategis nasional, hanya ingin memastikan bahwa proyek itu melindungi hak asasi masyarakat saja,” ujarnya.

Disatu sisi, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah membenarkan ada pertemuan dengan Komnas HAM bersama Pak Kapolda, Kajati, Danrem, Kepala Pengadilan Tinggi, ITDC, BPN, Pemda Loteng, untuk mencarikan penyelesaian yang penuh kekeluargaan mengenai lahan Mandalika.

“Kita ingin proyek strategis nasional ini berjalan tapi masyarakat juga tak dirugikan,” tutupnya. (Iba)