Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Suara Mahasiswa

HMI Mataram nilai Presiden Jokowi minta kritikan masyarakat hanya pencitraan

Mataram (Detikntbcom),- Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Ia pun meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini mendapat tanggapan dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram.

“Pemerintah pusat terlalu banyak opini publik untuk menciptakan citra kuasa, sehingga realisasinya nihil. Hal ini dibuktikan dengan setiap kritikan oleh masyarakat dan elemen-elemen lainnya dibungkam,” tutur ketua umum/formatuer HMI Cabang Mataram, Eko Saputra pada selasa, (9/2).

Menurutnya, dewasa ini cendrung melahirkan kekuasaan yang oligarki. Tidak dipungkiri bahwa beberapa peristiwa pembungkaman terhadap mahasiswa, masyarakat, lebih-lebih diskriminasi terhadap ulama.

“Justru bila pemerintah ingin membuka ruang demokrasi agar pelayanan publik semakin baik, mestinya pemerintah harus jadikan dan di catat dengan baik, bahwasannya kritikan itu adalah koreksi atau kita sebut dengan menunjukan letak kehilafan atau kelupaan yang dimiliki oleh pemerintahan,” jelas Eko.

Eko mengatakan bahwa, kritikan itu adalah sebuah peluang yang diberikan kepada pemerintahan agar pemerintah tau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan pandangan atau keinginan mayoritas. “Bukan kebijakan atas keinginan kekuasaan, atau berdasarkan kekuasaan kelompok,” tambahnya.

Dikatakannya, bahwa beberapa peristiwa mengalami hal demikian, yaitu kebijakan publik terkait dengan RUU KUHP dan RUU KPK, serta disusuli dengan RUU Omnibus Lawa atau Cipta Lapangan Kerja.

“Bahwa disetiap kebijakan tersebut, pemerintah seolah tutup telinga dengan sengaja, sehingga secara diam-diam RUU KPK di Sahkan, begitupun dengan omnibus law terusan ngotot untuk di Sahkan” ungkapnya.

Justru pelayanan publik yang baik, lanjut Eko, harus menerima pandangan-pandangan masyarakat, bukan memilih jalan kekuasaan untuk menentukan setiap kebijakan berdasarkan keinginan individu dan kelompok.

“Masyarakatlah yang merasakan penetuan kebijakan, pemerintahan itu hanya tunggu hasil, misalkan dalam sektor ekonomi, yang berperan penting itu masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sehingga dengan itu kan pemerintah dorong masyarakat untuk berusaha. Jadi jaganlah susahkan masyarakat,” sesalnya.

Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintahan jokowi dalam periode ini, tidak mampu untuk mengkondusifkan kekacauan. Artinya bahwa, kekacauan itu hadir karena masyarakat merasakan kecemasan, dengan itulah ada keributan dan kekacauan.

“Kalau dikalangan mahasiswa misalkan berdemonstrasi, tapi Jokowi beserta pemerintah lainnya tak pedulikan, justru kalu kita ukur dari dimensi pelayanan publik itu tujuannya adalah kebahagian, artinya bahwa kebahagian yang dirasakan adalah mayoritas bukan kalangan kekuasaan,” pungkas Eko.

Ia juga menegaskan bahwa Jokowi dan jajaran pemerintahan harus serius mengamalkan nilai demokrasi, bukan saja diucapkan dan media publik, tapi harus dengan tindakan.

“Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas, hentikan pembungkaman suara mahasiswa, suara masyarakat dan diskriminasi terhadap ulama yang katanya sebarkan ujaran kebencian,” tutup Eko. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *