Gubernur NTB Usul Enam Raperda di DPRD, Termasuk Pembubaran PT DMB

Gubernur NTB Usul Enam Raperda di DPRD, Termasuk Pembubaran PT DMB
Foto: Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah saat menyerahkan 6 berkas Raperda pada Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi TGH. Mahalli Fikri, Lalu Wirajaya dan H. Abdul Hadi

Mataram (DetikNTB.com),- Gubernur NTB Dr. Zulkieflimasnyah mengusulkan sebanyak enam (Raperda) di Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Selasa (14/05) siang untuk dogodok dan dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Di rapat paripurna yang dipimpin Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi H. Abdul Hadi serta dihadiri sejumlah Forkopimda NTB tersebut, Bang Zul sapaanya, menjelaskan ke-enam Raperda.

Ke-enam  Raperda tersebut yakni pertama, Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Raperda tersebut kata Gubernur, dihajatkan menggantikan perda nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Kedua, Raperda tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Rancangan tersebut disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 286 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan peraturan daerah.

“Selain itu, tujuan penyusunan Raperda ini adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” terangnya.

BERITA TERKAIT:

Ketiga, Raperda tentang perubahahan atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTB. Raperda ini diusulkan dalam rangka menindaklanjuti serta menyesuaikan peningkatan status/tipelogi perangkat daerah, yakni: BPSDM semula tipe B menjadi tipe A, badan kepegawaian daerah semula tipe B menjadi tipe A  serta dinas perumahan dan pemukiman semula tipe B menjadi tipe A.

Keempat, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB. Kelima, Raperda tentang pembubaran perusahaan daerah PT. DMB.

“Salah satu alasan diajukannya Raperda ini adalah karena PT. DMB tidak dapat memberikan kontribusi kepada daerah secara signifikan,” tuturnya.

Keenam, Raperda Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan pola Pembiayaan Tahun Jamak. Dalam Raperda tersebut Pemprov NTB berkomitmen melanjutkan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak, yang sebelumnya telah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018.

BACA JUGA: Dewan Setujui 4 Raperda Prakarsa Pemprov NTB

Program percepatan tahap berikutnya akan metitikberatkan pada terwujudnya konektivitas antar wilayah, khususnya di pulau sumbawa serta mengurangi disparitas tingkat layanan jalan antara pulau sumbawa dan pulau lombok.

“Sistem konektivitas ini diharapkan akan mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama yaitu pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan serta kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi,” jelas mantan Anggota DPR RI 3 Periode ini.

Menanggapi usulan tersebut, Juru Bicara sekaligus Ketua Bapemperda DPRD NTB, H. Makmun, S.H., S.Pd., M.Kn. menyampaikan bahwa pada dasarnya Bapemperda memiliki pemahaman yang sama terhadap rancangan peraturan daerah yang disampaikan Gubernur NTB.

Namun dalam pembacaannya, sejumlah hal penting yang menjadi catatan, alokasi anggaran sebesar 1 trilyun rupiah tidak akan mengganggu atau menyedot anggaran dari sektor lain sehingga perlu rasionalisasi kembali terhadap anggaran tersebut atau menyusun kembali skala prioritas infrastruktur jalan tersebut.

Diakhir tanggapannya, duta PKB ini menyampaikan, semua Raperda prakarsa Gubernur NTB telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

(Iba)