Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Hukrim Pemerintahan

Gubernur NTB masih koordinasi soal pendampingan hukum tersangka Kadistanbun

Mataram (Detikntbcom),- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum bersikap terhadap kasus yang menimpa tersangka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Husnul Fauzi (HF). Apakah sudah ada penggantinya atau akan memberikan pendampingan hukum?.

Gubernur Zulkieflimansyah dimintai komentarnya usai membuka secara resmi kegiatan advance training (latihan kader III) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara (Badko HMI Nusra) pada, Rabu (10/2) malam di aula BP PAUD DIKMAS belum merespon.

Katanya, masih berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah soal duduk perkara tersangka HF atas kasus yang menimpa anak buahnya. Bahkan pergantiannya pun masih akan dikoordinasikan dengan Sekda.

“Saya baru pulang soalnya, mungkin besok saya ketemu pak Sekda duduk perkaranya seperti apa (soal pengganti Kadistanbun). Belum dilihat ini ya santai-santailah dulu,” katanya singkat.

Lantas apakah Pemprov akan memberi pendampingan hukum terhadap HF?. Untuk pendampingan hukum kepada anak buahnya secara teknis masih dikoordinasikan dengan Sekda. “Nanti teknisnya saya belum tahu. Saya tanya pak sekda yang lebih tahu yang gitu-gitu yah,” ujarnya.

Untuk diketahui, kepala dinas yang menjabat dari periode kepemimpinan TGB ini ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam kasus korupsi pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017.

“Secara melawan hukum, tersangka Insinyur HF (Husnul Fauzi) telah melakukan perbuatan yang memberikan pengaruh pada unit layanan pengadaan dalam rangka penunjukkan langsung yang seharusnya tidak dilakukan yang bersangkutan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Gunawan Wibisono dilansir Selasa (9/2) kemarin dalam konferensi persnya.

Selain HF, ada tiga rekanan yang juga ikut ditetapkan sebagai tersangka hingga berjumlah empat orang. Gunawan menyampaikan ke empat tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *