Dituding gagal pimpin partai, Junaidi Kasum dianggap tak paham makna interplasi

Dituding gagal pimpin partai, Junaidi Kasum dianggap tak paham makna interplasiReviewed by adminon.This Is Article AboutDituding gagal pimpin partai, Junaidi Kasum dianggap tak paham makna interplasiMataram (Detikntbcom),- Tudingan keras gagal dalam memimpin partai dilontarkan Koordinator Divisi Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB Junaidi Kasum dianggap oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB Mahally Fikri tidak berdasar dan hal yang subyektif. “Penilaian dia bahwa saya gagal memimpin partai Demokrat saya lihat sebagai hal yang subyektif, tidak obyektif. Dan hal ini lagi-lagi […]
AHY Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada momentum penyerahan surat rekomendasi kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2020-2025, Drs. H. Arifin, MM, sebagai Calon Bupati dan Eka Indra Kumala, SH didampingi Ketua Demokrat NTB TGH Mahally Fikri dan Ketua DPD II Bima Imam Syuhadi (Dok. Istimewa)

Mataram (Detikntbcom),- Tudingan keras gagal dalam memimpin partai dilontarkan Koordinator Divisi Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB Junaidi Kasum dianggap oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB Mahally Fikri tidak berdasar dan hal yang subyektif.

“Penilaian dia bahwa saya gagal memimpin partai Demokrat saya lihat sebagai hal yang subyektif, tidak obyektif. Dan hal ini lagi-lagi membuktikan JK tidak faham sejarah perjalan PD di NTB dalam perhelatan Pemilu Legislatif dan Pilkada,” kata Mahally merespon tudingan JK, Senin (25/1) sore di Mataram saat dikonfirmasi.

Selain itu Mahally Fikri menjelaskan bahwa F-PD bukannya tidak konsultasi dengan partai. Namun pihaknya sudah dirapatkan dengan pengurus harian. Memang sambungnya Junaidi Kasum tidak ikut rapat karena JK bukan pengurus harian.

Baca juga: Mahally Fikri dianggap gagal pimpin Partai Demokrat NTB

“Dia tidak setuju atau menolak PD mengajukan hak intrpelasi karena JK tidak faham maksud dan makna interpelasi,” ungkapnya. “Dengan mengajuan hak interplasi itulah PD NTB menunjukkan tanggung jawab moralnya sebagai pengusung utama Zul-Rohmi,” sambungnya.

Hak interpelasi jelas anggota DPRD NTB ini, bisa diajukan dengan tidak menggunakan Fraksi tapi orang-perorang dari anggota DPRD yang pasti anggota Fraksi. “Dalam aturan hak interpelasi (bertanya) itu cukup diajukan oleh 7 orang anggota DPRD yang berasal dari 1 Fraksi atau beragam Fraksi,” jelasnya.

Hak interpelasi yang bakal dilakukan oleh F-PD jelasnya dengan tujuan membantu pemerintahan Zul-Rohmi agar tetap dalam rel yang sesungguhnya.

“Dan ini tujuannya untuk membantu Gubernur supaya perjalanan pemerintahannya sehat, tetap dalam rel aturan (Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan berkeadilan),” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB Junaidi Kasum menyampaikan bahwa hak interpelasi tersebut memang hak setiap anggota DPR. Namun harus diingat bahwa melekat dalam diri seorang kader fraksi yang ada di DPR itu untuk menghormati keputusan partai.

“Bukan langsung menyampaikan pendapat secara pribadi dalam menggunakan hak interplasi tanpa ada rapat kerja harian maupun rapat-rapat DPD,” ujarnya saat konferensi pers, Senin (25/1) siang di Lombok Barat.

Oleh Karena itu, kepemimpinan Mahally Fikri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB dianggap gagal dalam memimpin partai. “Saya garis bawahi (Ketua Partai Demokrat) gagal. Tentu bukan saja saya yang mengatakan gagal tapi semua teman-teman yang masih bersembunyi di bawah alun-alun juga mengatakan gagal,” tegasnya calon Ketua DPD Demokrat terkuat ini.

Kegagalan yang dilakukan oleh ketua DPD juga katanya karena di beberapa Pilkada di NTB partai Demokrat kalah telak termasuk di Lombok Utara. “Yang paling terpuruk menurut kami adalah Pilkada Lombok Utara kalah telak, maka DPD melihat hal ini sebagai sebuah persoalan yang serius,” tegasnya. (Iba)