Diduga Salahi SKB dan Hasil Musyawarah, Pj Kades Lido Terancam Dilapor

Diduga Salahi SKB dan Hasil Musyawarah, Pj Kades Lido Terancam DilaporReviewed by adminon.This Is Article AboutDiduga Salahi SKB dan Hasil Musyawarah, Pj Kades Lido Terancam DilaporBima (DetikNTB.Com),- Salah satu pemuda Desa lido, Imam Sulaiman menyoroti mantan penjabat (PJ) Kepala Desa Lido dan panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam menjalankan program PTSL di tahun 2019 lalu dari program Badan Pertanahan Nasional (BPN) di desa Lido. Pasalnya, Imam menilai PJ dan kepanitiaan tidak proporsional dalam menjalankan program tersebut. Bukan hanya itu, […]
Aktivis juga pemuda Desa Lido, Imam Sulaiman (Istimewa)

Bima (DetikNTB.Com),- Salah satu pemuda Desa lido, Imam Sulaiman menyoroti mantan penjabat (PJ) Kepala Desa Lido dan panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam menjalankan program PTSL di tahun 2019 lalu dari program Badan Pertanahan Nasional (BPN) di desa Lido.

Pasalnya, Imam menilai PJ dan kepanitiaan tidak proporsional dalam menjalankan program tersebut. Bukan hanya itu, PJ dan panitia PTSL Desa Lido tersebut dianggap meresahkan warga karena tebang pilih dalam melakukan penarikan biaya pendaftaran PTSL dengan cara menggratiskan pihak-pihak tertentu.

“Berdasarkan SKB tiga Menteri dan hasil musyawarah di tingkat desa yang melibatkan seluruh warga masyarakat beserta Badan Pertanahan (BPN) bahwa setiap warga yang ikut mendatarkan tanahnya dalam program PTSL wajib membayar sesuai dengan surat keputusan yang tertuang dalam SKB itu,” jelas Imam merinci seperti diterima media ini, Rabu (25/3) via pesan singkat.

Namun nyatanya ujar Imam, realitas di lapangan berbanding terbalik dengan surat keputusan bersama tiga menteri (SKB) maupun hasil musyawarah itu sendiri.

“Dengan peristiwa demikian sungguh sangat disayangkan penyalahgunaan wewenang yang diduga kuat dilakukan oleh PJ Kepala Desa Lido yang menjabat sebagai penjabat sementara waktu itu,” katanya.

Pasalnya katanya, dalam SKB tidak ada pengecualian dalam bentuk apa pun untuk melakukan dikotomi dalam penyelenggaraannya. Apa lagi tebang pilih dalam melakukan pemungutan biaya administratif.

“Salah satu oknum BPD juga membenarkan perlakuan tebang pilih yang dilakukan oleh PJ kepala Desa serta kepanitiaan bahkan menggratiskan pihak pihak tertentu,” ungkap aktivis mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima ini.

“Maka dengan kejadian ini saya akan melaporkan secara resmi di tingkat pemerintah daerah serta aparat penegak hukum atas penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Lido maupun seluruh kepanitiaan dalam menjalankan program PTSL yang menjadi program kerja pemerintah pusat 2019 lalu,” tegasnya. (01)