Diduga Eks Napi, HMI Desak Bupati Bima Pecat Kadis Sosial

Diduga Eks Napi, HMI Desak Bupati Bima Pecat Kadis Sosial
Foto: Wasekum Bidang Hukum dan HAM, Imam Wahyudi

Mataram (DetikNTB.com),- Pengakatan pejabat mantan terpidana korupsi berstatus Apatur Sipil Negara (ASN) oleh Bupati Bima mendapat kritikan tajam dari pegiat anti korupsi dan sejumlah pihak.

Salah satu kritikan itu datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara (Badko HMI Nusra). Badko HMI menilai bahwa pengakatan pejabat diduga melakukan korupsi tersebut melanggar ketutusan Mahkamah Konstitusi (MK) 87/PUU-XVI/2018, tertanggal 25 April 2019 agar segera diberhentikan secara tidak Terhormat (PTDH).

BACA JUGA:  Video! Kartu Merah Untuk Bupati Bima di Acara Festival Rimpu di Monas

Selain putusan MK, surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) katanya Bukanlah produk hukum baru, melaikan penegasan agar ASN menjalankan kewajiban sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf (b).

“Hj. Indah Damayanti Putri,SE sebagai kepala daerah di Kabupaten Bima, harus berkomitmen memastikan pemerintahan yang bersih dan terbuka pada masyarakat sehingga praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dipastikan tidak ada lagi (zero),” pinta Wasekum Hukum dan HAM Badko HMI Nusra, Imam Wahyudin, Jumat (18/07) siang di Mataram.

BACA JUGA: Janji Kantor Bupati Bima Pindah Agustus Dipastikan Kandas

Wahyu menilai, Umi Dinda sapaan Bupati Bima, tidak punya itikad baik dalam rangka memberi efek jera para pejabat yang diduga melakukan korupsi di daerah yang dipimpinnya seperti perintah surat keputusan MK dan SKB tiga menteri tersebut.

Alumni Mahasiswa Hukum Unram ini menduga ada konsipirasi tingkat tinggi antara kepala daerah dengan para pembantunya di jajaran kepala Dinas.

“Diduga ada upaya konspirasi untuk melanggengkan tirani kekuasaan di lingkaran pemerintahan kabupaten Bima dan ini menjadi atensi serius kami, karena akan berdampak buruk pada pembangunan daerah ke depannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ia mendesak Bupati Bima untuk memecat siapa saja yang telah telah terbukti (ingkrah) melakukan tindakan melanggar hukum.

“Termasuk kepala Kepala Sosial Kabupaten Bima, Andi Sirajudin. Saya minta kepada bupati Bima untuk memecat secara tidak terhormat (PTDH) saudara andi Sirajuddin,” pinta Wahyu tegas. (01)