Dianggap Nonprosedural, APBD NTB 2020 Bakal Dilapor ke Kemendagri

Dianggap Nonprosedural, APBD NTB 2020 Bakal Dilapor ke KemendagriReviewed by adminon.This Is Article AboutDianggap Nonprosedural, APBD NTB 2020 Bakal Dilapor ke KemendagriMataram (DetikNTB.com),- Perjalanan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 dianggap oleh Partai DPD PDI Perjuangan sangat singkat dan dinilai tidak berkualitas serta melanggar tata tertib. Atas persoalan tersebut, Ketua PDI Perjuangan, Rahmat Hidayat mengancam akan melaporkan pembahasan APBD NTB tahun anggaran 2020 tersebut ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. […]
Foto: Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rahmat Hidayat (tengah) bersama sejumlah anggota termasuk ketua Fraksi PDIP Ruslan Turmudzi di kantornya

Mataram (DetikNTB.com),- Perjalanan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 dianggap oleh Partai DPD PDI Perjuangan sangat singkat dan dinilai tidak berkualitas serta melanggar tata tertib.

Atas persoalan tersebut, Ketua PDI Perjuangan, Rahmat Hidayat mengancam akan melaporkan pembahasan APBD NTB tahun anggaran 2020 tersebut ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Besok, Senen (02/09) saya akan laporkan massalah ini ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena tidak mengikuti aturan,” tegas rahmat didampngi sejumlah anggota DPRD NTB Fraksi PDIP termasuk Ruslan Turmudzi, Jumat (30/08) di Kantornya di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram.

Lebih lanjut Rahmat menyatakan, PDI-P NTB menolak keras pembahasan tersebut. “Sikap PDI-P menolak RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah NTB, RAPBD yang amburadul, beberapa kali perubahan angka-angka, cara membahas tidak transparan, pejabat yang diajak tidak kredibel,” terangnya.

Rachmat mengatakan, kinerja APBD perubahan tersebut banyak pelanggaran-pelanggaran. “Paling utama pembahasan mendadak dengan waktu singkat, kedua melanggar tata tertib,” ungkapnya.

Dia mengaku heran saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah membacakan RAPBD, justru di hari yang sama dilakukan pemandangan umum oleh fraksi. Ini justru aneh karena pemandangan umum dilakukan super cepat yang diindikasikan tanpa dipelajari terlebih dahulu RAPBD tersebut.

“Yang dibacakan Gubernur tidak sesuai dengan postur APBD, ini ada apa jangan kita dianggap bodoh,” sesalnya.

Rachmat mengaku sudah ditelpon Gubernur soal pembahasan APBD 2020 tersebut, namun  keterangannya mengecewakan.

“Zul (Gubernur NTB: red) telpon saya (mengatakan) APBD-mu amburadul, dia jawab ‘saya enggak tahu bang’. Seorang Gubernur menjawab tidak tahu ini jangan main-main. Itu akibat dari salah menetapkan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Ini sangat berbahaya apalagi dibahas kucing-kucingan,” tandasnya.

Rachmat mensinyalir diduga ada politik adu domba yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap Gubernur pendahulunya. Ada kebijakan pendahulunya yang diduga dihilangkan.

“Diduga ada politik adu domba yang menghilangkan kebijakan pendahulu. Dia lupa pendahulunya punya pengikut,” tegasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil NTB juga menggelar aksi saat penetapan APBD 2020. Mereka mendesak tuntutan yang sama agar proses penetapan dihentikan karena APBD disinyalir sarat masalah.

Bahkan, KMS menilai jalan-jalan atau kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri berbuntut singkatnya pembahasan APBD. Itu berujung digugatnya Gubernur NTB, DPRD NTB hingga Mendagri ke pengadilan. (Iba)