Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Parlemen

Dianggap merusak nama Gubernur, Kadis PUPR NTB diminta diganti

Mataram (Detikntbcom),- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Provinsi NTB dianggap melanggar Perda Nomor 12 tahun 2019 tentang proyek percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Akibat tidak bekerja berdasarkan Perda itu, dinilai berdampak pada potensi kerugian uang negara dalam pengerjaannya. Pasalnya, ruas jalan Kabupaten yang tidak masuk dalam Perda tersebut dikerjakan menggunakan anggaran tahun jamak yang tidak termuat dalam Perda.

Amanat dari Perda Nomor 12 Pasal II jelas menerangkan tujuannya hanya untuk jalan provinsi. Ini dituangkan dalam Pergub No 48 tahun 2019, perubahan Pergub Nomor 46 tahun 2019.

Oleh karena itu, anggota Komisi I DPRD NTB H. Najamuddin Mustafa mendesak Gubernur untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kadis PUPR, Sahdan. Bila perlu tegasnya harus diganti karena dianggap merusak nama Gubernur di mata publik karena melakukan pekerjaan yang melabrak Perda percepatan jalan.

“Ini membikin (membuat) rusak nama Gubernur sebagai pemerintah provinsi sebagai kepala daerah. Makannya mereka ini melanggar Perda pak, Perda percepatan. Nah ini orang-orang yang membiarkan Gubernur kelolosan begini ini berarti dia bodoh Kepala Dinasnya harus dievaluasi. Ini yang membikin rusak nama Gubernur di mata publik. Ganti harus cari yang lebih cerdas. Sahdan (Kadis PU, red) itu harus dievaluasi. Diganti,” tegas ketua BK ini berapi-api, Rabu (17/3) saat ditemui di ruangan di komisi IV DPRD NTB.

Di tempat yang sama, anggota komisi IV dari Dapil Sumbawa dan Sumbawa Barat H Asaat Abdullah menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran Perda itu juga menjadi konsen Komisi IV DPRD NTB saat melakukan kunjungan di wilayah Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu. “Temuan kami kok bisa jalan kabupaten dikerjakan oleh provinsi yang masuk dalam program percepatan jalan provinsi itu yakni ruas jalan Lenangguar – Batu Rotok sepanjang 5 kilometer dari panjang awal 46 kilometer. Anggarannya sebesar Rp 19 miliar,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB yang berasal dari Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat ini menyebut, langkah yang diambil Dinas PUPR sangat konyol. Terlebih pengerjaannya sudah dibuat kontrak masa pengerjaan sekitar 510 hari. Sebagai warga Sumbawa, Asaat mengaku bangga dengan atensi Gubernur NTB yang begitu perhatian dengan kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa.

“Namun, jangan sampai hal itu bisa jadi temuan aparat penegak hukum. Saya khawatir ini jadi temuan,” katanya.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menegaskan, jika jalan Kabupaten itu telah dihibahkan ke Provinsi, hal itu tentu tidak jadi masalah. Terlebih dikerjakan oleh provinsi, anehnya ruas jalan itu status jalan Kabupaten, namun dikerjakan menggunakan anggaran yang bukan ranah untuk jalan tersebut. Mestinya, jika harus tetap dikerjakan, sebaiknya Dinas PUPR membuat payung hukum baru supaya tidak melanggar aturan.

Hal itu ditegaskan H Asaat Abdullah karena, tidak boleh mengerjakan jalan diluar wewenang, apalagi itu masuk dalam Proyek Percepatan Jalan Provinsi NTB Pola Pembiayaan Tahun Jamak yang akan menyerap anggaran Rp 750 miliar selama tiga tahun yaitu TA 2020, 2021 dan 2022.

“Meski itu bentuk kepedulian, tapi tidak boleh seperti itu. Harus ada kajian-kajian. Tidak serta merta main eksekusi yang melanggar aturan,” tegas pria mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumbawa ini.

H. Asaat mengaku, saat bersilaturahmi dengan Gubernur NTB beberapa waktu yang lalu, Komisi IV secara khusus meminta agar hal itu direvisi. Bahkan Kepala Dinas PUPR langsung diminta agar merevisinya. Tapi perintah gubernur itu tidak di indahkan PUPR.

Tak hanya itu, adapun hal kedua yang disorot terkait adanya ketimpangan penganggaran pengerjaan jalan di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Dicontohkannya, jalan pendidikan yang masuk usulan pengerjaan di mana kondisi kemantapannya diangka 99,3 persen. Anehnya yang akan dikerjakan sepanjang 1,57 kilometer dengan pagu Rp 16 milyar.

Jalan Pejanggik di Kota Mataram panjang yang akan dimantapkan 3,15 kilometer dengan dana Rp 10,7 miliar. Sementara di Pulau Sumbawa jalan Pal IV – Lenangguar sepanjang 35.37 kilometer. Namun, kata dia, pagunya hanya Rp 36,1 miliar. Padahal kondisi kemantapan jalan jauh lebih parah dibandingkan dengan di Lombok. “Ini ada ketimpangan,” kata Asaat Abdullah.

Oleh karenanya, Komisi IV menyimpulkan ada dugaan pelanggaran Perda, dugaan pemborosan anggaran dan perhitungan perencanaan yang salah.

Ditambahkan H Ruslan Turmuzi, bagi dia, banyak hal perlu dipertanyakan terhadap sikap Dinas PUPR yang berani mengeksekusi angggaran yang bukan peruntukan bagi jalan Kabupaten itu.

“Jangan main-main, Pemprov NTB itu masih mengutang sekitar Rp 407 miliar. Hebatnya, Kadis PUPR memindahkan ruas yang ada di Bima ke Sumbawa berdalih diskresi, darimana dasar aturan dan kajian diskresi, jelas ini melanggar Perda,” kesalnya.

Mestinya, yang harus diperhatikan oleh Dinas PUPR yakni ruas jalan IPDN – Pasar Renteng, yang berlubang hingga 30 meter persegi merupakan jalan Provinsi. Bukan jalan Batu Rotok yang mulanya jalan Kabupaten.

“Coba lihat, apakah Gubernur tidak malu melihat sindiran warga Mandi di jalan Provinsi dekat Kantor Bupati Loteng. Kok jalan di Hutan Sumbawa lebih diprioritaskan yang bukan jalan Provinsi,” cetusnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas PUPR H Sahdan dikonfirmasi hingga berita ini dipublis belum memberikan komentar apapun. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *