Di NTB, Kelompok Anti Demokrasi Masih Warnai Pemilu 2019

Di NTB, Kelompok Anti Demokrasi Masih Warnai Pemilu 2019
Foto: Komisoner Bawaslu (tengah), Suhardi, bersama ketua KPU NTB, Suhardi Soud didampingi anggota Agus Hilman

Mataram, (Detik NTB),- Kelompok anti demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) serius bagi penyelenggara Pemilu 2019 yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) khsususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Betapa tidak, menurut pengamatan KPU Provinsi NTB di lapangan, masih banyak kelompok anti demokrasi yang ditemukan, mayoritas kelompok tersebut berasal dari kelompok agama yang tidak menginginkan negara ini menganut demokrasi dan cenderung mengganti ideologi negara ini menjadi ideologi lain.

“(Mereka ini muncul dari) aspek ekonomi bisa jadi, aspek budaya, politik, termasuk juga terkait dengan pandangan agamanya,” terang anggota Komisioner KPU NTB, Agus Hilman, Sabtu (09/03) di Mataram bersama Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dan Ketua Divisi Hukum dan Data Bawaslu NTB, Suhardi saat rapat koordinasi pengelolaan dokumen pencalonan calon anggota DPR pada pemilu tahun 2019.

Baca juga: Sosialisasi Pemilu Sepi, Warga Mataram Akui Belum Paham Cara Memilih

Menurutnya, Peran pemerintah dan seluruh elemen yang sadar terhadap ideologi yang dianut oleh negara ini, harus betul-betul maksimal dalam memberi pemahaman terhadap masyarakat.

“KPU sendiri sudah membentuk kader relawan demokrasi, dan itu konsentrasi di Kabupaten/Kota di NTB. Di NTB kita punya setengah ribu relawan demokrasi, 55 (kader) per kabupaten/kota,” tuturnya.

Dia mengakui, peran negara belum maksimal dalam meminimalisir kelompok tersebut karena kurangnya peran negara, akademisi dan kampus serta media untuk melawannya.

“Selama itu masih kurang, maka tetap muncul kelompok anti-anti demokrasi itu,” cetusnya.