Darurat Sipil Diberlakukan Dan Dampak Terhadap Rakyat.

Darurat Sipil Diberlakukan Dan Dampak Terhadap Rakyat.Reviewed by adminon.This Is Article AboutDarurat Sipil Diberlakukan Dan Dampak Terhadap Rakyat.Oleh: Muhammad Isnaini* “Saya minta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar physical distancing dilakukan dengan lebih tegas lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Tadi sudah saya sampaikan, perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi di Istana negara dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas Covid-19 (30/3). Kenapa Presiden enggan memberlakukan Lockdown, meski banyak pihak yang mendesak […]
Muhammad Isnaini AR Wakil Ketua KNPI NTB

Oleh: Muhammad Isnaini*

Saya minta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar physical distancing dilakukan dengan lebih tegas lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Tadi sudah saya sampaikan, perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi di Istana negara dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas Covid-19 (30/3).

Kenapa Presiden enggan memberlakukan Lockdown, meski banyak pihak yang mendesak untuk hal itu. Kemudian, kenapa sebagian kepala-kepala daerah yang memberlakukan Karantina wilayah juga dilarang oleh pemerintah pusat, meski daerah mempunyai wewenang?.

Begini Penjelasannya

Lockdown artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya.

Lockdown juga merupakan penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah atau negara tersebut untuk tujuan tertentu yang mendesak.

Kebijakan karantina wilayah ditetapkan oleh negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau wabah penyakit menular. Istilah tersebut dikenal akibat adanya pandemi penyakit virus corona (Covid-19) yang tersebar secara masif di berbagai negara termasuk di Indonesia saat ini.

Kebijakan Lockdown memang kewenangan pusat. Namun, jika langkah itu diberlakukan oleh Presdien Jokowi maka dimungkinkan akan terjadi kegaduhan yang luar biasa di tengah masyarakat, bisa jadi akan terjadi penjarahan di mana-mana hingga berujung diberlakukan darurat militer.

Jika dilihat dari seluruh pernyataan Presiden Jokowi terhadap dimungkinkannya kebijakan Lockdown diberlakukan maka sangat mustahil diberlakukan.

Namun, hanya ada dua opsi yang bisa laksanakan dalam situasi seperti saat ini, pertama adalah karantina wilayah. Karantina wilayah bisa dilakukan oleh daerah tingkat II, sesuai dengan penjelasan seperti ditetapkan dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Undang-Undang ini, karantina wilayah didefinisikan sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi tersebut.

Pemerintah pusat dapat menerapkan karantina wilayah sebagai responsifnya terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia saat ini.

Jika karantina wilayah diterapkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah diwajibkan untuk memberi bantuan kepada warga negara yang terdampak terhadap akibat kebijakan tersebut selama kebijakan tersebut diberlakukan.

Namun, jika darurat sipil bakal diberlakukan seperti pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi, Senin (30/3) di Istana Bogor atas situasi dan kondisi Indonesia saat ini yang dilanda wabah Covid-19 yang semakin hari semakin meluas, maka seluruh warga negara yang terdampak atas kebijakan tersebut pemerintah tidak diwajibkan untuk memberi bantuan kepada warga masyarakat terdampak.

Darurat sipil dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pusat (Perppu) Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Bahaya di sini dimaksudkan bahwa Indonesia diserang wabah Covid-19 yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam Perppu tersebut, darurat sipil adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Kebijakan tersebut ditetapkan jika Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan bahwa wilayah NKRI ditetapkan dalam bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah yang pertama saat ada ancaman perang, kerusuhan, pemberontakan. Yang kedua adalah timbul perang dan bahaya perkosaan. Yang ketiga, hidup negara dalam ancaman bahaya.

Kebijakan tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh Presiden, dan dibantu oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

Badan tersebut berisi Menteri Pertama, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara. Presiden bisa mengangkat pejabat lain untuk masuk di badan tersebut.

Di level daerah, kekuasaan dipegang oleh Kepala Daerah tingkat II yaitu Bupati atau Walikota. Namun tetap harus mengikuti arahan dari penguasa pusat. Hanya saja, ketika pusat menghapus aturan tersebut, kepala daerah harus tetap memberlakukannya selama 4 bulan.

Atas dasar itu, yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara jika diberlakukan darurat sipil, maka masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu dengan mempersiapkan segala kebutuhan pokok untuk kebutuhan selama darurat sipil itu diberlakukan. Wallahualam bishawab.

*Penulis adalah Wakil Ketua KNPI NTB

Editor: Ibrahim Bram Abdollahh