Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Headline Hukrim

Dana Rp10 M diduga lenyap, Gubernur didesak evaluasi Dirut Bank NTB Syari’ah

Mataram (Detikntbcom),- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor utama Bank NTB Syariah di jalan pejanggik Kota Mataram, Jumat (26/3).

Demonstrasi yang dilakukan oleh Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil Daerah yang terdiri dari Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil Daerah (Lamsida) dan Institut Transparansi Kebijakan (ITK) tersebut adalah terkait dugaan penyimpangan anggaran lebih kurang Rp 10 miliar rupiah.

“Sejak tahun 2013 hingga Januari 2021, kami menduga kuat adanya dugaan penyimpangan anggaran atau uang nasabah dengan cara mengambil dan mengalihkan uang transfer di rekening yang diduga dilakukan oleh oknum PP (seraya menyebut nama lengkap, red.) selaku penyedia Pelayanan Non Tunai di Kantor Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik,” ungkap aktivis yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Dompu Ilham Yahyu seperti siaran tertulis diterima media ini.

Total uang nasabah yang diduga diselewengkan oknum penyedia ini, kata Ilham, jika ditotal dari tahun 2013 hingga tahun 2021 adalah sebesar Rp10 Milyar lebih.

“Selama delapan (8) tahun, jika ada nasabah yang melakukan komplain terkait keterlambatan masuknya uang ke rekening, maka oknum PP akan segera mengganti uang nasabah dengan menggunakan uang yang bersumber dari pos yang lain yang ada di Bank NTB sehingga ini berdampak pada menurunnya keuntungan dan laba Bank itu sendiri,” bebernya lagi.

Menurutnya, dugaan penyalahgunaan anggaran atau uang nasabah oleh oknum PP ini terendus setelah adanya pergantian posisi jabatan oknum PP oleh pejabat lainnya.

“Dan diduga untuk menutupi modus penyimpangan tersebut, oknum PP diduga sengaja disuruh untuk berpura-pura sakit gila atau sakit hilang ingatan,” tuding Ilham.

Pihkanya mendesak Gubernur NTB sebagai pemegang saham pengendali PT Bank NTB Syariah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktur Utama dan jajaran Direksi PT Bank NTB Syariah sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir bulan maret 2021 ini.

“Kenapa harus dilakukan evaluasi sebelum RUPS, karena diduga kuat untuk mengganti uang nasabah yang jumlahnya Rp10 miliar lebih, akan menggunakan keuntungan atau laba Bank yang artinya ini akan berdampak pada berkurangnya laba atau keuntungan Bank,” kata Ilham.

Mereka juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Polda NTB dan Kejati NTB untuk segera melakukan penyelidikan dan memanggil oknum PP dan pihak terkait lainnya agar dugaan penyelewengan uang rakyat di Bank NTB Syariah segera dituntaskan.

“Karena tidak tertutup kemungkinan modus operandi yang sama juga terjadi di kantor pusat dan seluruh cabang Bank NTB Syariah,” pungkasnya.

Sementara Dirut Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo seperti dikonfirmasi di sejumlah media, memberikan apresiasi terhadap masukan dari masyarakat terhadap Bank NTB Syariah.

“Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga- lembaga yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tegas dan transparan agar menjadi perhatian seluruh insan Bank NTB Syariah di dalam mengemban amanah secara lebih bertanggung jawab,” kata Kukuh, di Mataram.

Dia mengatakan, temuan dugaan penyelewengan dana oleh seorang oknum karyawan berinisial PS tersebut berkat perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah.

Temuan penyelewenangan dana tersebut berkat progres Kukuh Rahardjo dalam memberantas budaya kecurangan atau fraud di internal Bank NTB Syariah sejak pertama kali bertugas pada 2018.

“Temuan ini merupakan salah satu hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah sejak dikonversi pada 2018. Apa yang kami lakukan dengan melakukan rotasi bagi pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Strategi yang dilakukan Bank NTN Syariah dalam mencegah fraud tersebut dengan melakukan rotasi terhadap pejabat Bank NTB Syariah yang masa tugas di atas dua tahun.

“Ini adalah salah satu kebijakan manajemen, selain untuk melakukan pemuktahiran pada tugas dan tanggung jawab, sekaligus upaya untuk mencegah fraud. Alhamdulillah temuan ini diketahui oleh manajemen setelah adanya rotasi,” katanya.

Saat penyelia pelayanan non tunai berinisil PS diganti, pejabat pengganti menemukan kejanggalan dalam transaksi yang selama ini dilakukan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke manajemen, dan selanjutnya didalami.

“Pejabat pengganti pada saat itu menjalankan tugas ditemukan adanya kejanggalan dan dilaporkan oleh manajemen. Kemudian manajemen secara cepat melakukan perintah kepada divisi terkait untuk mendalami. Alhasil, memang terdapat adanya kejanggalan dari transaksi,” paparnya.

Kukuh menjelaskan, dari kasus tersebut tidak ada nasabah yang dirugikan. Karena memang dana yang diambil PS dan ditransfer ke tiga rekening fiktif miliknya adalah dana Bank NTB Syariah sendiri, di luar dana nasabah.

“Namun kami pastikan tidak ada kerugian di pihak nasabah, karena sebenarnya pencatatan ini di bank yang memang transaksinya disalahgunakan oleh oknum pelaku,” imbuhnya.

Bank NTB Syariah menemukan kejanggalan tersebut pada Januari 2021. Kemudian setelah didalami dan ditemukan transfer dana mencurigakan, kemudian dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Februari 2021. Bahkan, oknum berinisial PS diduga menyelewengkan dana sejak 2012 silam.

“Langkah pertama kita melapor kejadian pada OJK yang mengawasi perbankan karena kita memiliki komitmen yang tegas dan tidak mentolerir penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak ada konspirasi maupun niat buruk,” jelasnya.

Saat ini Bank NTB Syariah tengah mengumpulkan bukti-bukti lengkap untuk membawa kasus tersebut ke ranah Kepolisian. Manajemen berharap jika kasus tersebut masuk ke ranah hukum, maka akan dapat diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi semua pihak.

“Kami saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti sebelum kami menyampaikan laporan kepada kepolisian. Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa membantu untuk mengungkapkan dengan jelas,”

Sementara oknum berinisial PS yang sejak menerima SK Rotasi tidak masuk kerja, saat ini tengah mengalami amnesia atau lupa ingatan. Untuk menyelidiki kebenarannya, maka Bank NTB Syariah tengah bersiap melaporkan ke Kepolisian.

“Kenapa kami melaporkan ke OJK dan kepolisian, kami sudah mengirim empat kali undangan pertemuan kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan menurut keluarga mengalami amnesia,” jelasnya.

“Boleh-boleh saja alasan yang bersangkutan sakit, tapi biarkan Kepolisian yang menyelidiki,” tukasnya. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *