Dana BOS di Disdikpora Bima Diidikasi Ada Kerugian Negara Rp Rp541 Juta

Dana BOS di Disdikpora Bima Diidikasi Ada Kerugian Negara Rp Rp541 JutaReviewed by adminon.This Is Article AboutDana BOS di Disdikpora Bima Diidikasi Ada Kerugian Negara Rp Rp541 JutaMataram,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB mereleas adanya dugaan tindak pidana pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bima. Indikasi yang mengarah pada kerugian negara tersebut yakni sebesar Rp 541 juta rupiah yang ditemukan pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada belanja modal atau […]
Foto: Kepala perwakilan BPK RI NTB Heri Purwanto

Mataram,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB mereleas adanya dugaan tindak pidana pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bima.

Indikasi yang mengarah pada kerugian negara tersebut yakni sebesar Rp 541 juta rupiah yang ditemukan pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada belanja modal atau infrastruktur TA 2018 di Kabupaten Bima.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan buku BOS yang tidak sesuai senyatanya, jumlahnya tidak signifikan dimana nilainya adalah sekitar Rp541 juta. Jadi ini masuk temuan LHP Belanja Modal karena buku ini termasuk buku asset dan ada yang mengarah pada indikasi kerugian Negara,” jelas Kepala Perwakilan BPK NTB, Hery Purwanto, saat menggelar Media Workshop dengan sejumlah awak media di kantor Perwakilan BPK NTB, Rabu (12/12).

Dalam temuan tersebut akan beri waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak ditemukan untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan.

Selain itu ada juga empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditemukan terhadap pelaksanaan sembilan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak namun jumlahnya tidak terlalu signifikan yakni sekitar Rp 70-an juta.

Saat ditanya wartawan berkaitan dengan aspek pelaksaan belanja modal atau belanja infrastruktur lainnya di Kabupaten Bima yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat seperti instalasi perpipaan air bersih Kecamatan Ambalawi, Pembangunan PKM Parado, PKM Woha.

Ada juga Daerah Irigasi Raba Seme yang mendahului penetapan APBD P 2018, dan pembangunan Jembatan-jembatan yang ditengarai masih bermasalah, pihaknya mengapresiasi apa yang disampaikan wartawan. Menurutnya, pelaksanaan audit itu dilakukan sampai dengan bulan Oktober dengan keterbatasan SDM yang melakukan audit.

“Sehingga sudah pasti untuk pelaksanaan belanja modal diatas bulan Oktober itu tidak masuk dalam cakupan pemeriksaan. Karena tidak ada informasi sama sekali kepada kami, maka kami melakukan pemeriksaan tahap demi tahap,” pungkasnya. (Iba)