Bupati Loteng Cap Darah Tolak Nama Bandara Baru

Bupati Loteng Cap Darah Tolak Nama Bandara Baru
Foto : Bupati Loteng bersama ribuan masyarakat sedang cap tanda tangan darah sebagai bentuk penolakan nama bandara baru LIA

Lombok Tengah,- Ribuan masyarakat Lombok Tengah didalamnya ada Bupati, H Moh Suhaili FT, para ASN, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh lainnya menggelar Istighosah penolakan perubahan nama Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang sudah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 1421 tahun 2018.

Surat Keputusan Menhub RI tersebut menuai kontra masyarakat Lombok Tengah. Bupati bersama Masyarakat membubuhkan tanda tangan dalam petisi menggunakan “Darah”, berlangsung di bundaran jalan bypass menuju Bandara, Jum’at (07/09).

Pada kesempatan itu, Sapaan Uhel menyampaikan, Lombok itu artinya lurus. Oleh sebab itu, nama Bandara Internasional Lombok itu sudah menyatu bagi masyarakat dan tidak terkesan membedakan ada kepentingan apapun.

“Ini harga mati, nama bandara tidak boleh dirubah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan maksud Istighosah bersama semua masyarakat Lombok Tengah untuk menolak pergantian nama Bandara Lombok tersebut.

Menurut Suhaili, pergantian Bandara terkesan ada muatan politis. Dirinya tidak keberatan jika menobatkan nama Pahlawan Nasional penamaan Bandara. Hanya saja, harus melibatkan semua elemen, duduk bersila mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat.

“Bandara Lombok ini milik masyarakat NTB untuk Dunia. Janganlah main ganti tanpa ada komunikasi,” kata dia.

Suhaili menegaskan, pada dasarnya almarhum TGH Zaenudin Abdul Majid atau TGH Maulana Syehk tidak pernah mau namanya diagung-agungkan di sepajang jalan. Karena beliau selalu ikhlas dalam melakukan pembangunan.

“Kami yakin ada sebagian yang elemen yang tidak mau nama bandara ini di rubah,” imbuhnya.

Oleh karenanya, ia menilai bahwa keputusan ini sepihak. Jangan karena dekat dengan Menteri semua bisa dirubah. Jika sikap saya ini syarat diberhentikan jadi Bupati oleh Presiden Jokowi, lahir bathin siap,” tegasnya.

Ditambahkan tokoh masyarakat Lombok Tengah, H Lalu Putria. Dia sebenarnya tidak keberatan jika ada pergantian nama, hanya saja harus melalui cara yang baik setidaknya, ajak masyarakat duduk, minta pendapat dan lain sebagainya.

Dia juga menyinggung bagaimana sejarah berdirinya Bandara Internasional Lombok yang banyak mengorbankan waktu dan materiil milik masyarakat seperti lahan lokasi pembangunan bandara hanya diganti rugi dalam satu are seharga Rp 200 ribu.

“Malah, kalau mengaitkan persoalan lama, ini masih memancing amarah masyarakat setempat. Di tambah lagi ada pergantian nama ZAM tanpa koordinasi,” sentilnya.

(IBA)