Berebut Kuasa Rakyat

Berebut Kuasa RakyatReviewed by adminon.This Is Article AboutBerebut Kuasa RakyatTahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan langsung serentak 270 Kepala Daerah, dengan rincian 9 pemlihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota. Melalui pesta kontestasi akbar tingkat lokal ini, kita harap bisa memperkuat konsolidasi demokrasi, melahirkan pemimpin yang berkualitas. Bukan sebaliknya menghasilkan gemuruh politik kontestasi yang justru dapat menyumbang surplus difisit demokrasi. Bila itu […]
Saifullah Ibnu Dewan Penasehat Independent Democracy Policy (INDeP)

Tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan langsung serentak 270 Kepala Daerah, dengan rincian 9 pemlihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota. Melalui pesta kontestasi akbar tingkat lokal ini, kita harap bisa memperkuat konsolidasi demokrasi, melahirkan pemimpin yang berkualitas. Bukan sebaliknya menghasilkan gemuruh politik kontestasi yang justru dapat menyumbang surplus difisit demokrasi. Bila itu yang menggema dan dominan, maka konsolidasi demokrasi lokal mengalami regresi (kemunduran). Situasi demikian pasti mencemaskan masa depan demokrasi lokal kita yang kian defisit.

Secara umum disebut defisit demokrasi karena gagal memenuhi prinsip-prinsip umum demokrasi yaitu partisipasi, kompetisi dalam suatu pemilihan umum. Artinya, kontestasi elektoral yang menghasilkan defisit demokrasi adalah menguatnya politik perebutan kuasa rakyat (transaksional) yang berjumpa dengan kultur politik pemilih pragmatis. Implikasinya kompetisi dan partisipasi yang diharapkan berubah menjadi politik mobilisasi.

Semangat dan cita-cita hadirnya kompetisi yang demokratis bisa menuai jalan terjal dan berliku. Memang kata Rober A. Dahl, “perjuangan menuju demokrasi ideal ibarat bersafari di tengah gurun pasir yang tandus, terjal dan tak berujung”. Begitulah metaforanya, tidak mudah memang untuk mencapai demokrasi yang ideal. Lalu, apa yang perlu dikerjakan oleh kita semua?

Daulat Kuasa Rakyat

Salah satu inti dari demokrasi adalah soal kedaulatan rakyat. Ketika perjuangan desakralisasi kekuasaan berhasil ditumbangkan tahun 1998, barulah kehidupan demokratis mulai ditapaki. Perubahan itu yang paling tampak adalah “kekuasaan beralih ke tangan rakyat” dimanifestasikan melalui mekanisme pemilihan langsung lewat rumus one person, one vote, one value.

Jadi, rakyat menentukan siapa yang berkuasa secara periodik, mereka menjadi hakim politik yang sesungguhnya. Karena itu, suara rakyat menjadi sangat penting dalam menentukan siapa yang layak menerima (melanjutkan) mandat untuk memimpin daerah lima tahun kedepan. Dengan demikian proses penyerahan mandat (pemilihan) harus dapat berlangsung secara demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk sampai disana, perlu upaya detoksifikasi ingatan kolektif pemilih secara politik dari cara-cara para politisi meraih dan mengelola kekuasaan yang dimandatkan pada pilkada sebelumnya.

 

Kemampuan mengaktifkan ingatan pemilih menjadi semacam antibiotik untuk mencegah infeksi daulat rakyat dari tipu daya, janji manis dan iming-iming yang menggiurkan pada saat pemilihan atau paling tidak mencegah yang terburuk berkuasa. Dengan demikian, pemilik kuasa (rakyat) dapat diharapakan untuk tidak menukar pilihan politik dengan uang dan sentimen politik.

Kekeliruan menyerahkan mandat dapat dibaca dari produk Pilkada langsung sejak tahun 2005 sampai 2018, tidak sedikit menghasilkan pemimpin daerah yang pandai menyusun dan menyuguhkan janji manis lewat mantra visi dan misi, namun nyatanya minus realisasi dan prestasi, pun nan korup. Tentu ada kepala daerah yang punya prestasi bangus tapi sangat kecil prosentasenya.

Oleh karena itu, perjuangan ingatan melawan lupa tak boleh absen ketika kontestasi elektoral tiba. Rakyat tak boleh luput dari cara politik sakralisasi golongan tertentu sebagai modal politik untuk dijual ke rakyat oleh orang-orang cerdik pandai, sehingga rakyat sebagai pemilik mandat tidak berdaulat dalam pengertian yang sebenar-benarnya untuk menyeleksi dan menentukan siapa yang harus dipilih sebagai memimpin daerah untuk 5 tahun kedepan.

Demos (rakyat) harus tahu atau perlu dimengertikan bahwa kontestasi elektoral bukan jalan untuk memperbaiki nasib pemegang mandat atau promotor dibalik layar, bukan pula memperkokoh posisi oligarki, aristokrat, plutokrasi, dan atau timokrasi. Pada konteks ini panggung kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diuji. Apakah penyerahan mandat dilakukan secara berdaulat atau terjadi praktik perebutan kuasa rakyat melalui politik mobilisasi.

Pada akhirnya, kemampuan kolektif pemilik mandat yang dapat membaca secara baik setiap apa yang telah dilewati, sedang dan akan ditawarkan oleh pasangan calon. Apakah mengandung derajat konsistensi dengan jejak perjuangannya. Kalau ada kontinyuitas, maka patut dipertimbangkan secara serius dan bilamana tidak, maka perlu dicurigai motifnya mempertahankan atau merebut kekuasaan.

Tentu untuk sampai disana, mensyaratkan ruang publik yang di isi oleh diskursus yang sehat, percakapan pikiran yang berbobot secara terus menerus. Cara yang paling mudah bisa lewat media sosial, namun sampai hari ini tanda-tandanya belum terlihat, karena dipanggung mendsos lebih banyak mengambil peran “kegaduhan” dari pada penanda telah dimulainya pesta rakyat, lebih banyak glorifikasi dan demonisasi politik bakal pasangan calon yang ditampilkan.

Mobilisasi Ke Partisipasi

Terlalu sia-sia jika yang tampil adalah golongan ningrat yang menyamar sebagai kaum demokrat yang pro rakyat, pengusaha politisi yang pro kesejahteraan rakyat, atau kaum populis yang bermantelkan calon pemimpin pro keadilan. Calon demikian bisa saja populer tapi mungkin tak visibel, jujur tapi harus diuji jejaknya, bersih tapi minim prestasi. Calon-calon seperti ini kerap mewarnai kontestasi pilkada di republik ini.

Di antara jalan yang tersedia untuk mencegah pemilik kuasa terjerumus dari politik mobilisasi. Pertama, menggugat partai politik untuk mau menghadirkan calon-calon yang kapabel, tentunya melalui proses kandidasi yang terbuka dan transparan. Mengapa soal ini penting, sebab realitas proses kandidasi bakal calon sudah mahfum, bahwa partai politik lebih banyak menempuh jalan tertutup (transaksional) ketimbang melibatkan publik luas. Yang disoal siapa yang punya popularitas dan isi tas ketimbang integritas dan kapabilitas, akibatnya kompetisi berubah menjadi pertarungan “siapa kuat mobilisasi pemilih” untuk datang ke TPS, kemudian implikasi lanjutan adalah terminologi keterpilihan berubah menjadi kemenangan.

Kedua, Partai politik bersama civil society harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara sungguh-sungguh. Harapannya pemilik mandat dapat berdaulat, tidak lagi sebagai obyek mobilisasi politik para pasangan calon melalui politik uang dan sentimen. Tentu, itu tugas kita semua kedepan untuk mengayun bandul politik mobilisasi ke partisipasi. Dengan demikian peningkatan kualitas pemilihan dan demokrasi lokal dapat diharapkan.

Ketiga, peran penyelenggara pemilihan kepala daerah sangat strategis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif pemilik kuasa agar tidak keliru menyerahkan mandat. Tugas penyelenggara tidak hanya melaksanakan mekanisme proses seleksi penyerahan mandat ansih prosedural semata, tapi ada kewajiban moral dan konstusional untuk melakukan pendidikan politik via sosialisasi secara sistematis dan masif melalui materi-materi yang bernilai edukasi politik.

Jalan keluar dari labirin perebutan kuasa rakyat adalah pilkada harus diselenggarakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas, akuntabilitas, legitimate dan proses kandidasi yang trasparan, serta partisipasi pemilih. Dengan demikian barulah kita bisa berharap Pilkada serentak tanggal 23 September 2020 dapat dilaksanakan secara Luber, Jurdil dan demokratis. Pada akhirnya perebutan kuasa rakyat tidak lagi dengan cara kepalsuan, karena rakyat berdaulat memilih berdasarkan preferensi argumen bukan lagi sentimen dan uang.