Beras dan Rokok Penyumbang Terbesar Kemiskinan di NTB

Beras dan Rokok Penyumbang Terbesar Kemiskinan di NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutBeras dan Rokok Penyumbang Terbesar Kemiskinan di NTBMataram (DetikNTB.com),- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono menjelaskan, komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya garis Kemiskinan  (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan. “Yakni beras sebanyak 21,41 persen dan rokok 11,95 persen,” jelas Suntono, Senen (22/07) pada rapat koordinasi teknis terbatas bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda […]
Foto: Wabub Hj. Sitti Rohmi Djalillah tengah mendengar pemaparan kepala BPS dengan sejumlah kepala OPD di kantor Gubernur NTB

Mataram (DetikNTB.com),- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono menjelaskan, komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya garis Kemiskinan  (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan.

“Yakni beras sebanyak 21,41 persen dan rokok 11,95 persen,” jelas Suntono, Senen (22/07) pada rapat koordinasi teknis terbatas bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda dan Penelitian NTB, Dinas Kominfotik dan Kepala BPS NTB beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram.

Sementara Garis Kemiskinan (GK) di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan dan hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan.

Lebih lanjut Suntono menjelaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah telah tepat sasaran. Yaitu Distribusi Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT.

Ia menjelaskan masih tingginya garis kemiskinan ( GK ) di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran. Faktanya kata Suntono, dari hasil survey yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT.

“Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya meteri (desil 10) ternyata menerima raskin. Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS),” ungkapnya.

Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wagub Umi Rohmi menegaskan bahwa kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid. “Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by adress”, ungkapnya. Sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran dan harus dilaksanakan lebih cepat.

Karena itu, validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun, karena di situlah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan.

“Proses pemutahiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker,” terang Wagub.

Umi Rohmi juga mengungkapkan bahwa masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin, hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas. (Iba)