Sejumlah Komisi di DPRD NTB Tanggapi Raperda LPJ APBD 2018

Sejumlah Komisi di DPRD NTB Tanggapi Raperda LPJ APBD 2018Reviewed by adminon.This Is Article AboutSejumlah Komisi di DPRD NTB Tanggapi Raperda LPJ APBD 2018Mataram (DetikNTB.com),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna, Selasa (9/7) di Mataram yaitu mengenai Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas hasil pembahasannya terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2018. Menurut Ketua Komisi III DPRD NTB, H Johan Rosihan, ST saat menyampaikan hasil pembahasan Komisi III di hadapan sidang Paripurna, rasio […]
Foto: Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan dan Wakil Ketua Komisi V, HMNS. Kasdiono saat menyampaikan tanggapanya

Mataram (DetikNTB.com),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna, Selasa (9/7) di Mataram yaitu mengenai Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas hasil pembahasannya terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2018.

Menurut Ketua Komisi III DPRD NTB, H Johan Rosihan, ST saat menyampaikan hasil pembahasan Komisi III di hadapan sidang Paripurna, rasio realisasi anggaran yang kurang dari 100% pada sebagian besar pos-pos pendapatan dan belanja daerah. Dimana pos-pos pendapatan dengan rasio realisasi rendah (kurang dari 80%). Antar alainnya, seperti retribusi daerah 35,76%, dana bagi hasil pajak 77,76%, dan lain-lain pendapatan sah berupa pendapatan hibah 4,83%.

Kemudian, pos-pos belanja dengan rasio realisasi rendah adalah belanja bantuan sosial 75,38%, belanja aset tetap lainnya 61,47%, dan belanja tak terduga 53,17%.

Pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 adalah negatif dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2017.

“Adapun pos pendapatan daerah mengalami penurunan, yakni retribusi daerah 7,86% dengan realisasi hanya 35%,. Begitupun belanja daerah terkait dengan bantuan social 12,03%,” ,” terang Johan Rosihan.

Sedangkan belanja tanah 100%, belanja pelatan dan mesin 6,22%, belanja gedung dan banguan 32,09%, belanja jalan, irigasi dan jaringan 28,24%, dan belanja aset tetap lainnya 12,26%.

“Efisiensi realisasi anggaran daerah adalah rendah. Hal ini ditunjukan oleh rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah TA 2018 yang sebesar 94,49%, atau lebih besar dari 80%. Capaian ini adalah lebih buruk, dibandingkan dengan kinerja realisasi anggaran pada TA 2017 yang sebesar 92,35%,” ungkapnya.

Untuk itu menurut pihaknya, dalam tahun 2018 keserasian realisasi alokasi anggaran belanja daerah masih kurang optimal, sebagaimana ditujukan oleh rasio realisasi belanja operasi dan rasio belanja modal.

“Rasio realisasi belanja orasional terhadap total belanja pada TA 2018 adalah sebesar 80,80%, meningkat dari 75,43 pada tahun 2017. Rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah TA 2018 adalah 19,10%, menurun dari 24,57% pada tahun 2017,” katannya. (Iba)