DPRD NTB Bersama Gubernur Tanda Tangani KUA-PPAS 2019 di Paripurna III 2018

DPRD NTB Bersama Gubernur Tanda Tangani KUA-PPAS 2019 di Paripurna III 2018
Foto: Gubernur NTB, Dr Dzulkieflimansyah dan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah, saat menandatangani Nota Kesepakatan KUA APBD 2019 disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi dan Lalu Wirajaya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (05/11).

Mataram,- Gubernur NTB, Dr H Dzulkieflimansyah, bersama Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah SH MH., dan Pimpinan DPRD NTB lainnya yakni Wakil Ketua DPRD NTB, H Mahali Fikri, Lalu Wirajaya, H Abdul Hadi, melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 pada saat Rapat Paripurna yang digelar, Senin (05/11) di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB.

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah, SH MH., dalam memimpin sidang menyampaikan, berdasarkan Peraturan DPRD NTB Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD NTB, Pasal 26 ayat 2, disebutkan bahwa pembahasan Rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disepakati menjadi KUA.

“Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan bahwa KUA menjadi dasar bagi Banggar DPRD bersama TAPD untuk membahas Rancangan PPAS dan pada ayat 6 dinyatakan KUA dan PPAS yang telah disepakati secara bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna,” terang Isvie.

Sementara itu, saat membacakan naskah Nota Kesepakatan KUA APBD TA 2019, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi SH MH., mengatakan dalam rangka penyusunan APBD, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati antara DPRD NTB dengan Pemda NTB untuk selanjutnya dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2019.

“Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD 2019, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS dan APBD 2019,” kata Mahdi.

Dalam kesempatan itu, Mahdi juga menyampaikan tentang struktur Rancangan APBD 2019, dalam aspek Pendapatan Tahun 2018 adalah sekitar Rp5.346.185.181.053.- dalam RAPBD 2019, diproyeksikan sebesar Rp5.243.806.877.389.- kekurangan dibanding Tahun 2018 adalah sekitar Rp102.378.303.055,84.-.

Pendapatan Asli Daerah APBD TA 2018 adalah sekitar Rp1.767.746.421.040.- Sementara dalam RAPBD TA 2019 adalah sekitar Rp1.682.185.490.597,16.- berkurang sekitar Rp85.610.930.442,84.-

Dana Perimbangan APBD TA 2018 adalah sekitar Rp3.317.992.760.368.- dan dalam RAPBD 2019 adalah sekitar Rp3.475.324.958.800.- mengalami kenaikan sekitar Rp157.332.158.432.-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada APBD TA 2018 adalah sekitar Rp260.445.999.545.- sementara dalam RAPBD 2019 adalah sekitar Rp.86.346.428.000.- mengalami kekurangan sekitar Rp174.099.571.545.-

Dalam sektor Belanja, Belanja Tidak Langsung pada APBD TA 2018 adalah sekitar Rp3.015 Trilyun., sementara dalam RAPBD 2019 adalah sekitar Rp3.092.895.843.174,29.- bertambah sekitar Rp77.380.838.574,39.-

Belanja Langsung pada APBD 2018 adalah sekitar Rp2.763.339.825.176,83.-, sementara dalam RAPBD 2019 adalah sekitar Rp2.151.561.034.222,87.- atau mengalami kekurangan sekitar Rp611.778.709.953,96.-

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD 2018 adalah sekitar Rp432.669.648.723,73.- pada RAPBD 2019 adalah sekitar Rp20.650.000.000.- jadi selisih sekitar Rp412.019.648.723,73.-

Pengeluaraan Pembiayaan Daerah pada APBD 2018, tidak ada dan RAPBD 2019 adalah sekitar Rp20 Milyar.

Pembiayaan Netto, pada APBD 2018 adalah sekitar Rp432.669.648.723,73.- pada RAPBD 2019 adalah sekitar Rp650.000.000.- jadi selisih sekitar Rp 412 Milyar lebih. (Iba)