TP PKK NTB: Sehatkan Dulu Para Remaja Kita Baru Menikah

TP PKK NTB: Sehatkan Dulu Para Remaja Kita Baru MenikahReviewed by adminon.This Is Article AboutTP PKK NTB: Sehatkan Dulu Para Remaja Kita Baru MenikahMataram,- Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga tingkat provinsi NTB tahun 2018 diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi NTB di Hotel Grand Legi, Kamis (22/03/18). Istri Gubernur NTB ini selalu concern menjadikan Pendewasaan usia perkawinan khususnya di NTB sebagai salah […]
Foto : Ketua TP PKK Hj. Erica Zainul Majdi bersama narasumber lainnya.

Mataram,- Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga tingkat provinsi NTB tahun 2018 diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi NTB di Hotel Grand Legi, Kamis (22/03/18).

Istri Gubernur NTB ini selalu concern menjadikan Pendewasaan usia perkawinan khususnya di NTB sebagai salah satu agenda utama program PKK.

“Jadi kita sehatkan dulu para remaja kita dan perbaiki pola pikir mereka sebelum masuk ke jenjang pernikahan,” paparnya.

Salah satu yang menguatkan komitmen PKK terhadap PUP tercermin dari dibukanya sosialisasi kelas gizi remaja di Pendopo Gubernur NTB yang telah dimulai pada awal Maret dan akan berakhir pada Mei mendatang bekerja sama dengan dinas terkait termasuk BKKBN NTB.

“Materi yang kami berikan yaitu tentang Gizi remaja dan masa depan bangsa, kesehatan reproduksi pada remaja dan pendewasaan usia pernikahan. Peserta yang kita libatkan dari siswa siswi SMA se-Kota Mataram. InsyaAllah diharapkan kegiatan ini untuk bisa ditingkatkan dan melibatkan seluruh pelajar SMA se-NTB,” jelas Hj. Erica.

Hj. Erica juga menyebutkan bahwa ada ketidaksinkronan antara UU pernikahan dan UU perlindungan anak. Disebutkan UU pernikahan mengijinkan atau membolehkan perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun untuk menikah.

Sedangkan dalam UU perlindungan anak, seorang yang berusia 18 tahun itu masih harus dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak.

“Melihat ketidaksinkronan ini, kami dari TP PKK Provinsi NTB menjadi tim penggerak pertama di Indonesia yang mengajukan direvisinya undang-undang tentang usia pernikahan ke mahkamah konstitusi”, pungkasnya.

(IBA)