Kohati HMI Mataram gelar FGD: Jangan lagi perempuan jadi follower laki-laki

Kohati HMI Mataram gelar FGD: Jangan lagi perempuan jadi follower laki-lakiReviewed by adminon.This Is Article AboutKohati HMI Mataram gelar FGD: Jangan lagi perempuan jadi follower laki-lakiMataram (Detikntbcom), – Merespon berbagai Kebijakan Publik di Indonesia KOHATI HMI MPO Cabang Mataram mengelar diakusi Publik dengan menghadirkan berbagai Penggerak Perempuan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda se-Kota Mataram dengan mengangkat tema Diskusi ‘Perempuan, Politik dan Kebijakan Publik’. Diskursus ini dilaksanakan di Aula Kantor Bidang Statistik Diskominfotik NTB dengan menghadirkan Narasumber, Humaira, M.Pd Dosen Universitas Muhammadiyah […]
Ketua Kohati HMI MPO Cabang Mataram bersama Narasumber

Mataram (Detikntbcom), – Merespon berbagai Kebijakan Publik di Indonesia KOHATI HMI MPO Cabang Mataram mengelar diakusi Publik dengan menghadirkan berbagai Penggerak Perempuan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda se-Kota Mataram dengan mengangkat tema Diskusi ‘Perempuan, Politik dan Kebijakan Publik’.

Diskursus ini dilaksanakan di Aula Kantor Bidang Statistik Diskominfotik NTB dengan menghadirkan Narasumber, Humaira, M.Pd Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, Dewi Chandra Hazani, M.SI Dosen Komunikasi Politik Alumni UGM dan Direktur Real Freedom Institute NTB Muh. Alifuddin, Sabtu (10/10) di Mataram.

Kajian pada sisi perempuan, dosen UMMAT menekankan pentingnya meningkatkan kualitas bagi perempuan agar tidak terjebak pada doktrin-doktrin idiologis dan doktrin agama yang cendrung menekan posisi perempuan.

“Interprestasi atas dalil dogma harus benar-benar mampu dirasionalkan hanya dengan belajar dan mencari tahu untuk memahami, sebab kebudayaan kita hari ini doktrinnya selalu melemahkan posisi perempuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bunda Ira sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam sejarah sangat memprihatinkan, di berbagai kebudayaan masa lampau sangat mendiskreditkan posisi perempuan, dan mengatakan perempuan adalah aib, buruk, bodoh dan lemah.

“Jangan lagi perempuan menjadi Follower laki-laki, kalau perempuan mau maju jangan terjebak pada persoalan cantik, popularitas, dan tampilan,” tambahnya.

Peran perempuan untuk terlibat dalam politik, dosen UIN Mataram sekaligus mantan sekjen PMII, Dewi Chandra Hazani, M.SI mengatakan bahwa politik perempuan selalu pada soal ruang dan kemampuan personal dalam hal konsolidasi, akomodasi dan lobi pada partai Poltik, perempuan dalam Politik diberi ruang pada 30% untuk terlibat dalam politik.

“Saya punya pengalaman politik, pernah ikut calon DPR, pengalaman saya pada politik cukup memberikan saya pelajaran, ikut dalam politik mendampingi TGB untuk meraih Popularitas,” jelasnya.

Dosen UIN ini, mendorong perempuan-perempuan untuk tetap semangat belajar, jangan takut tampil dalam berpolitik, disana banyak pembelajaran dan pengalaman yang memupuk kita untuk menjadi matang.

“Akhirnya saya mendapat suara terbanyak, tapi pilihan saya untuk melanjukkan studi Master di UGM dengan mengambil jurusan Komunikasi Politik,” tambahnya.

Mantan aktivis PMII ini, mengingatkan kepada perempuan-perempuan agar menguatkan diri, belajar dan raih prestasi-prestasi agar tidak di anggap lemah dan bodoh.

Pemateri ketiga Muh. Alifuddin, S.Pd, penggiat sosial-Politik sekaligus direk. Real freedom institute NTB, menyampaikan perihal kebijakan Publik. dalam diskursus ini pemateri menjelaskan pentingnya peran teori-teori kritis dalam melihat kebijakan publik.

“Menjadi Feminim itu tidak cukup, butuh segudang pengalaman perempuan sebagai argumen, saya banyak mendengar pengalaman-pengalaman penindasan perempuan, di kampus, di tengah masyarakat sosial budaya, politik dan lain-lain. Hak-hak ini penting untuk diskusikan, sebab negara defisit pada pengetahuan injuctice sekaligus anti terhadap perkembangan teori-teori kritis dan aksi massa,” tuturnya.

Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa berbicara perempuan harus menjadi diskursus yang serius, sebab dalam tubuh perempuan terdapat segudang ketidak-adilan, dengan begitu kita bisa mendiskusikannya menajdi moral publik, etika publik yang bukan sekadar soal etika Hak, jumlah Hak dan seterusnya.

“Diskusi kebijakan publik, jangan juga masuk menjadi gender equality, krna berpotensi menjadi patriarki juga,” jelasnya.

Secara politik, perempuan tampil dengan kepercayaan diri, jangan terjebak pada anggapan misoginis dan menjadi liberal sebab dari konfrontalisasi atas sejarah.

Menutup diskusi ini, beliau menjelaskan bahwa Kebijakan Publik masih patriarki, Kenaikan Iuran BPJS, upah buruh, atau juga isu terbaru soal omnibuslaw yang menuai penolakan dimana-mana, kenapa? karna produksi sejarah masih sangat feodalis, krisis kepercayaan publik atas kebijakan negara. Pungkasnya.

Ketua KOHATI HMI MPO Cabang Mataram Fitri menutup diskusi dengan closing statemen, bahwa keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik masih minim, maka penting bagi kita yang menjadi penggiat organisasi untuk terus belajar dan meningkatkan kopetensi diri.

Hadir dalam diskursus ini, KOPRI, LMND, IMM, KAMMI, BMIC, HIMMAH NW, dan SMI, kegiatan diakhiri dengan sesi Foto bersama (Iba)