Guru Besar Unram sebut pengesahan UU Umnibus Law ugal-ugalan

Guru Besar Unram sebut pengesahan UU Umnibus Law ugal-ugalanReviewed by adminon.This Is Article AboutGuru Besar Unram sebut pengesahan UU Umnibus Law ugal-ugalanMataram (Detikntbcom),- Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Mataram menggelar Dialog Publik bertema Omnibus Law, Siapa Untung?, pada Jum’at, 23 Oktober 2020 di Mataram. Dialog tersebut, menghadirkan pembicara Guru Besar Hukum Tata Negara UNRAM Prof. Dr. Gatot Dwi H. W, Akademisi Hukum UNRAM Taufan Abadi SH.MH, Akademisi Politik UMMAT Akbar Jafar SIP. MIP dan Guru Bahasa […]
Guru Besar Hukum Tata Negara UNRAM Prof. Dr. Gatot Dwi H. W, di Dialog Publik HMI (MPO) Cabang Mataram, Jum'at, 23 Oktober 2020

Mataram (Detikntbcom),- Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Mataram menggelar Dialog Publik bertema Omnibus Law, Siapa Untung?, pada Jum’at, 23 Oktober 2020 di Mataram.

Dialog tersebut, menghadirkan pembicara Guru Besar Hukum Tata Negara UNRAM Prof. Dr. Gatot Dwi H. W, Akademisi Hukum UNRAM Taufan Abadi SH.MH, Akademisi Politik UMMAT Akbar Jafar SIP. MIP dan Guru Bahasa Inggris dan BIPA MalFI Ilda Karwayu.

Prof. Gatot sapaan akrabnya menjelaskan tentang prosedural peraturan perundang-undangangan dalam pengesahan UU Omnibus Law, itu dianggap lemah karna tidak masuk dalam Prolegnas. Ia mengatakan, bahwa UU Adalah Prosedur Politik. oleh karena itu, Omnibus Law salah dengan prosedur Politik.

“Jadi pengesahan UU Omnibuslaw ini secara Ugal-ugalan,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa dasar UU mememiliki keabsahan secara Filosofis dan keabsahan secara sosiologis. Absah secara filosofis, artinya bahwa hukum itu sebenarnya instrumen, yang mempunyai tujuan adalah keadilan, dan berlaku secara sosiologis, artinya bahwa UU tetsebut harus diterimah oleh masyarakat secara keseluruhan.

“Jadi kalau tidak diterima, maka UU Omnibus Law tidak boleh diberlakukan dan harus kembali pada UU yang lama,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa DPR RI sebagai lembaga legislatif saat ini hanya lepas tangan dan tidak memiliki tanggung jawab. “Disuruh yudical Reviuw, hal ini seolah legislatif tidak punya tanggung jawab terkait UU Omnibus Law,” tambahnya.

Senada dengan Akademisi Hukum Unram Taufan Abadi SH. MH, pembicara ke dua, mengatakan, bahwa Omnibus Law itu cacat/rapuh secara formal maupun materil. Di dalam kesepakatan pembuat UU mestinya harus ada konsensus serta membuat UU pun juga harus ada Ide dasar sebagai landasan.

“Jadi kita itu harus dilandaskan pada filosofis etis yaitu pancasila dan UU Dasar,” katanya.

Ia pun menambahkan, amanat UU di pasal 28 H tentang menjamin lingkungan hidup yang sehat, telah dikangkang oleh hadirnya Omnibus Law tersebut. Hal ini akan berakibat pada lemahnya perlindungan lingkungan.

Sementara itu, Akademisi Politik UMMAT Akbar Jafar SIP. MIP, mengatakan bahwa, Omnibus Law dalam konteks politik Pemerintahan, pada prosesnya sampai pada sidang Paripurna telah didominasi oleh Eksekutif, sehingga kekuasaan Legislatif dan rakyat saat ini menurun.

Ia mengatakan, Justru dalam proses kebijakan harusnya melibatkan semua pihak. Baik itu buruh, masyarakat, akademisi dan seluruh elemen lainnya untuk merumuskan kebijakan publik, bukan akselarasi deregulasi dan debirokrasi. “Sehingga pemerintah kita saat ini, ingin memangkas birokrasi. Karena itu UU dimudahkan,” ungkapnya.

Pada pembicara terakhir, Guru Bahasa Inggris dan BIPA MalFI Ilda Karwayu mengatakan bahwa, mengapa klaster pendidikan dan budaya dimasukan dalam Ciker?, supaya ada perizinan berusaha dalam dunia pendidikan. Dalam konteks usaha tentu akan dilabeli dengan keuntungan. Hal ini akan meghilangkan nilai dalam tujuan pendidikan.

“Tujuan belajar supaya kita survive didunia. Pendidikan tidak berbau laba atau keuntungan. Jika pendidikan berbau laba itu tidak mencerdaskan, tapi penyelenggara pendidikan lebih mementingkan keuntungan,” jelasnya. (Iba)