Sidang SHGU Sanggar Agro, BPN Bima Kembali Tidak Hadir

Sidang SHGU Sanggar Agro, BPN Bima Kembali Tidak HadirReviewed by adminon.This Is Article AboutSidang SHGU Sanggar Agro, BPN Bima Kembali Tidak HadirMataram-Sidang keempat atas gugatan sertifikat surat hak guna usaha (SHGU) PT Sanggar Agro Karya Persada (PT SAKP) melewati tahap duplik (sanggahan) terhadap replik (jawaban) penggugat yang disampaikan oleh H. Husen dan keluarganya Desa Oi Katupa dan Desa Kawinda Toi Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya Nurdin Dino dan Patners kamis […]
Foto : Hakim PTUN Sidang SHGU Sanggar Agro

Mataram-Sidang keempat atas gugatan sertifikat surat hak guna usaha (SHGU) PT Sanggar Agro Karya Persada (PT SAKP) melewati tahap duplik (sanggahan) terhadap replik (jawaban) penggugat yang disampaikan oleh H. Husen dan keluarganya Desa Oi Katupa dan Desa Kawinda Toi Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya Nurdin Dino dan Patners kamis (14/12) siang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.

Dalam sidang tersebut pihak tergugat (PT SAKP) dijadwalkan akan memberikan duplik atas replik yang disampaikan oleh penggugat pada sidang ke tiga kamis (07/12) pekan lalu atas perkara nomor 165/G/PTUN-Mtr/2017. Namun pihak tergugat tidak hadir alias absen lagi pada sidang ke empat hari ini, hanya saja pihak BPN Kabupaten Bima diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB.

“Sudah dua kali tergugat tidak hadir dalam persidangan ini”, tutur hakim ketua Malhayati saat persidangan.

Ketidakhadiran tergugat disebabkan replik belum sampai ke pihak tergugat yakni Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima yang dikirim oleh PTUN Mataram, hal itu dibenarkan oleh perwakilan BPN Provinsi NTB Yayan Sofiansyah di hadapan majelis hakim.

“Yang (perkara) 165 belum, karena (perkara) 166 sama kasusnya Sanggar Agro juga, makanya saya ga bisa buat jawaban atas repliknya. belum sampai di pihak tergugat makanya pihak BPN Kabupaten Bima tidak hadir” jawab Yayan Sofiansyah.

Sementara kuasa hukum penggugat I, II dan III Desa Oi Katupa dan Desa Kawinda Toi Nurdin Dino, SH mengigatkan kepada pihak tergugat atas ketidak-hadirannya di persidangan itu untuk taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sebagai warga negara yang baik harus taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia karena negara kita adalah negara hukum, jika kita tidak taat hukum ngapain kita bernegara hukum, pun ketidakhadirannya tanpa alasan yang tidak jelas”, ingatnya pada tergugat.

Sebagai Institusi negara, lanjutnya, harus memberikan contoh yang baik terhadap warga negara apalagi pihak BPN Kabupaten Bima dipanggil oleh lembaga penegak hukum.

Karena pihak tergugat tidak hadir, sidang ditutup dan akan dilanjutkan minggu depan pada kamis 20 Desember 2017 jam 08.00 dengan agenda penyerahan bukti oleh tergugat.

Untuk diketahui, Persidangan ini merupakan buntut kekecewaan penggugat I, II dan III Desa Oi Katupa dan Desa Kawinda Toi Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima atas penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT Sanggar Agro Karya Persada tanpa mempertimbangkan lahan warga yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga masyarakat setempat melakukan gugatan terhadap sertifikat SHGU yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima tahun 1995 diperuntukan untuk tanaman hibrida dan jambu mente oleh PT Sanggar Agro Karya Persada. (ibl)