Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Parlemen

Raperda pencegahan pernikahan dini di NTB segera terwujud

Mataram (Detikntbcom),- Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, untuk usia pernikahan anak di bawah umur level SMA/SMK sederajat di tahun 2020 mencapai 874 kasus. Hal itu membuat DPRD NTB khususnya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencegahan pernikahan anak menuntaskan Raperda tersebut menjadi Perda.

Ketua Pansus Raperda Pencegahan Perkawinan Anak di DPRD NTB, Akhdiansyah menyampaikan, data itu membuat Pansus lebih bersemangat dituntaskan. Raperda itu setidaknya bisa mencegah terjadinya pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat.

“Hari ini, saya pimpin rapat Pansus Raperda Pencegahan Pernikahan Anak di hadiri Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AK), Dikbud, Dikes, BKKBN, Kemenag dan perwakilan NGO yang fokus isu perempuan dan anak yang berakftifitas di NTB. Mohon doa lancar dan sukses ya,” ungkap Politisi PKB ini, Kamis (14/1) di Kantor DPRD NTB.

Dia menjelaskan, dalam rapat kali ini lebih kepada mengkonsolidasi gagasan besar Raperda, yaitu komitmen, kolaborasi, partisipasi seluruh pihak yang memiliki keberpihakan sama. Di sisi lain, karena Raperda inisiatif DPRD ini adalah yang pertama di Indonesia, maka sangat penting model sanksi yang akan diformulasikan dalam Raperda mendukung maksud Raperda.

Adapun di antara sanksi yang diusulkan yakni administratif atau bahkan ada tawaran ekstrem sanksi pidana bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya.

“Disisi lain muncul juga ide tentang reward bagi yang berhasil menurunkan atau mencegah angka perkawinan usia anak,” kata dia.

Sapaan Guru To’i itu menyebutkan, sebanyak 802 kasus Dispensasi nikah di Pengadilan, angka itu, sebanyak 90 persen Dispensasi ini adalah usia anak di tahun 2019 dengan angka 200 kasus. Usia nikah anak berdasarkan data Dikbud di level SMK, SMA dan SLB tercatat 874 kasus selama 2020.

Guru To’i memaparkan dampak pernikahan di bawah umur itu yakni bisa menghambat pendidikan kemudian bisa melahirkan generasi tidak sehat, karena minimnya pemahaman kesehatan reproduksi. Tidak hanya itu, kemungkinan besar Ibu (bersangkutan) mati muda, bayi tidak sehat, bahkan kasus stunting bisa muncul dari sini.

“Belum lagi soal ekonomi untuk kemiskinan. Yang jelas, banyak sekali dampak pernikahan dini itu,” ujarnya.

Yang jelas lanjutnya, Raperda yang dibahas ini berbicara penanganan dasar penyiapan generasi bangsa yang sehat dan tangguh masa mendatang. “Raperda ini menyelamatkan anak-anak dari hak pendidikan, hak kesehatan dan hak ekonominya dimasa mendatang,” tegasnya.

Selain itu lanjutnya, Raperda ini mendorong semua pihak untuk bersama-sama menangani persoalan anak supaya masa depan mereka cerah.

“Ini persoalan serius, karena menyangkut investasi generasi NTB dan Bangsa ke depan harus sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *