Penyaluran Jadup Lobar Tunggu Intruksi Kemensos

Penyaluran Jadup Lobar Tunggu Intruksi KemensosReviewed by adminon.This Is Article AboutPenyaluran Jadup Lobar Tunggu Intruksi KemensosLombok Barat,- Penyaluran dana bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk masyarakat korban gempa yang ada di Kabupaten Lombok Barat masih belum jelas, karena sampai saat ini Dinas Sosial juga belum mendapatkan kepastian dari Kemetrian Sosial. Bahkan Dinas Sosial Lobar diminta untuk tidak mengirimkan lagi nama-nama korban penerima Jadup dari Kabupaten Lombok Barat. Kepala Dinas Sosial Lobar […]
Foto: Kepala Dinas Sosial Lobar drg. Hj. Ambaryati Saat Dikonfirmasi Di Ruang Kerjanya

Lombok Barat,- Penyaluran dana bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk masyarakat korban gempa yang ada di Kabupaten Lombok Barat masih belum jelas, karena sampai saat ini Dinas Sosial juga belum mendapatkan kepastian dari Kemetrian Sosial. Bahkan Dinas Sosial Lobar diminta untuk tidak mengirimkan lagi nama-nama korban penerima Jadup dari Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Sosial Lobar Hj Ambarwati menjelaskan, untuk kepastian penyaluraan Jadup, pihaknya masih menunggu intruksi dari pusat. Dari pusat merencanakan penyaluran jadup akan dilakukan setelah semua pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Huntara tuntas dilakukan bagi semua korban gempa.”

“Jadup belum ada inturksi dari pusat kita sedang tunggu,” kata Ambar.

Informasi yang disampaikan dari pusat, penyaluran Jadup tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah mengacu kepada berupa rumah yang sudah selesai dibangun dan sudah ditempati, melainkan penyaluran Jadup akan dilakukan setelah semua selesai pembangunan huntap dan huntara.

Pusat menunggu diselesaikannya semua pembangunan rumah huntap dan huntara,” jelasnya.

Kalau Huntap dan Huntara sudah selesai, baru Jadup akan diberikan, karena bantuan Jadup dihajatkan untuk mengisi isi hunian dari para korban gempa.”

“Jadup itu untuk mengisi rumah korban, itu informasi yang kami dapat dari pusat,” katanya.

Tidak bisa penyalurannya terpisah-pisah mengacu kepada jumlah rumah yang sudah selesai dibangun. Misalnya di Lombok Barat sudah ada sekitar 70 rumah yang sudah selesai dibangu dan sudah ditempati, keluarga yang menempati 70 rumah ini tidak bisa diberikan lebih dulu, tetapi harus menungu selesai dibangunnya rumah korban yang lainnya.

“Walaupun di Lobar sudah ada yang menempati tetap tidak bisa diberikan pokoknya pembangunan rumah harus tuntas dulu,” tegasnya.

Sekarang ini anggaran di Kemensos sudah banyak disalurkan melalui PKH.
Sampai saat ini Dinas sosial tidak mengajukan lagi usulan penerima Jadup, karena dari pusat juga meminta agar pengusulan penerima jadup ditunda dulu. Meskipun begitu Disos tetap berusaha menyelesaikan pendataan jumlah anggota keluarga masing-masing KK korban genpa yang mengalami rusak parah. Nanti kalau sudah diminta kembali tinggal data tersebut diserahkan saja ke Kemensos.

“Kita tetap selesaikan pendataan, namun belum diusulkan,” ujarnya.

Jika nanti sudah diinstruksikan oleh Kemensos baru akan dikirim, untuk penerima Jadup dari yang rusak berat sudah selesai dilakukan, tinggal korban yang mengalami rusak sedang dan ringan yang belum dilakukan, dan sekarang akan segera berperoses.”

Kalau sudah adan instruksi, akan kita kirim datanya,” ujarnya.

Untuk penerima Jadup yang rumahnya rusak berat sudah selesai dilakukan, tinggal korban yang mengalami rusak sedang dan ringan yang sekarang akan segera diselesaikan.

“Kalau sudah intruksi, akan kita kirim kembali data yang sudah ada,” imbuhnya.

Sejauh ini lanjut Ambar, Dinas sosial baru mengusulkan 1000 kepala keluarga (KK) lebih penerima Jadup Kepada Kementerian. Namun sejauh ini belum ada realisasi. Karena sesuai ketentuan, Jadup baru akan dicairkan enam bulan pascagempa.

Informasinya 6 bulan setelah gempa, berarti bulan Februari baru bisa cair, tapi informasinya sekarang beruban, Katanya Soal lambatnya bantuan itu, ia mengatakan, pihak pusat meminta usulan sebanyak 1000 KK.
Sebab harus sesuai by name by address dan NIK. Sedangkan yang belum diusulkan mencapai 12 ribu lebih namun sudah dilakukan pendataan, tinggal menunggu permintaan diserahkan saja kepada Kementerian sosial, tutupnya. (W@N)