Penjelasan Pengusul Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan NTB Terhadap Raperda

Penjelasan Pengusul Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan NTB Terhadap RaperdaReviewed by adminon.This Is Article AboutPenjelasan Pengusul Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan NTB Terhadap RaperdaMataram,- DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2019 di Ruang Rapat DPRD setempat pada, Jumat (04/01) siang. Salah satu agendanya yaitu terkait Jawaban Pengusul Terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas empat buah Raperda usul Prakasa DPRD NTB. Berita terkait: Awal 2019, Empat Raperda Prakarsa Dewan NTB Disetujui “Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap semua […]
Foto: H. Burhanuddin saat membacakan Jawaban Pengusul terhadap pemandangan fraksi-fraksi atas empat buah Raperda usul Prakarsa DPRD NTB

Mataram,- DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2019 di Ruang Rapat DPRD setempat pada, Jumat (04/01) siang. Salah satu agendanya yaitu terkait Jawaban Pengusul Terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas empat buah Raperda usul Prakasa DPRD NTB.

Berita terkait: Awal 2019, Empat Raperda Prakarsa Dewan NTB Disetujui

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap semua fraksi yang telah menyambut baik, memberikan dukungan dan menyetujui empat buah Raperda prakarsa DPRD NTB sehingga bisa dilanjutkan dan dibahas pada tingkat selanjutnya,” terang H. Burhanuddin saat membacakan Jawaban Pengusul terhadap pemandangan fraksi-fraksi atas empat buah Raperda usul Prakarsa DPRD NTB tersebut.

Dikatakannya, pembentukan Raperda tentang Fasilitas Keselamatan Transportasi adalah sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keselamatan penyelenggara transportasi dan upaya penurunan kecelakaan transportasi di NTB, mengingat keselamatan adalah aspek dasar penyelenggaraan transportasi di daerah yang harus diwujudkan dalam rangka menghindari dan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan.

Berita terkait: Ini Empat Buah Raperda Prakarsa DPRD NTB Disetujui Awal 2019

“Pengusul Perda tentang Fasilitas Keselamatan Transportasi ini selain untuk menyusun kewenangan pemerintah Daerah sebaigamana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah harus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan jalan provinsi meliputi penyediaan perlengkapan jalan Provinsi, audit dan inspeksi keselamatan jalan Provinsi,” terang Burhan.

Bahwa perda ini tambahnya, juga sebagai penjabaran dalam tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang fasilitas angkutan jalan. (Iba)