Penetapan tersangka Wawali Kota Bima dianggap cacat hukum

Penetapan tersangka Wawali Kota Bima dianggap cacat hukumReviewed by adminon.This Is Article AboutPenetapan tersangka Wawali Kota Bima dianggap cacat hukumMataram (Detikntbcom),- Polres Bima Kota resmi menetapkan tersangka pada Wakil Walikota Bima Feri Sofyan dengan Nomor: S. Tap/159/ XI/2020/Reskrim tertanggal 10 November 2020 atas dugaan tindak pidana pembangunan dermaga atau jetty tanpa mengantongi ijin lingkungan. Penetapan tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 Undang-undang RI nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup […]
Kuasa hukum Wakil Walikota Bima FS, Rusdiansyah, SH. MH (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Polres Bima Kota resmi menetapkan tersangka pada Wakil Walikota Bima Feri Sofyan dengan Nomor: S. Tap/159/ XI/2020/Reskrim tertanggal 10 November 2020 atas dugaan tindak pidana pembangunan dermaga atau jetty tanpa mengantongi ijin lingkungan.

Penetapan tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 Undang-undang RI nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi pada bulan Maret 2020 bertempat di wilayah Pantai Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

Merespon hal itu, Kuasa Hukum tersangka, Rusdiansyah, SH.MH, menegaskan penetapan tersangka oleh Polres Bima Kota terhadap kliennya merupakan cacat secara yuridis.

“Bahwa pihak kepolisian harus mencabut  Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/159/ XI/2020/Reskrim Tertanggal 10 November 2020 tentang penetapan tersangka saudara Feri Sofiyan, SH. Sebab penetapan tersangka terhadap klien kami cacat yuridis atau cacat hukum terkait penerapan pasal 109 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup karena pasal ini sudah tidak berlaku lagi sebagaimana telah di ubah dalam pasal 22 ayat 36 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” tegas Jeby sapannya dalam poin ketiga seperti pres releas yang diterima media ini, Senin (16/11) di Mataram.

Kemudian pada poin pertama, Kuasa Hukum yang memenangkan gugatan di Bawaslu atas terhadap ketetapan KPU tidak meloloskan Paslon SUKA pada Pilkada Dompu ini menambahkan bahwa pasal 109 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020  Tentang Cipta Kerja Pasal 22 (36) ketentuan Pasal 109 sudah diubah.

Kedua tambahnya terkait Ijin lingkungan sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 22 (32) di antara pasal 82 dan 83 disisipkan pasal 82A setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5) pasal 34 ayat (3) pasal 59 ayat (1) atau pasal 59 ayat (4) atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 20 ayat (3) hutuf b
dikenai sanksi administratif.

“Bhwa pihak kepolisian harus menerbitkan SP3 Kasus atas Laporan polisi Nomor: LP/K/242/IX/2020/2020/NTB/Res Bima Kota tanggal 24 September 2020 Karna sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020  Tentang Cipta Kerja Pasal 22 ayat 32 Pasal 82A mengatur jika pelaku usaha menjalankan kegiatannya tidak mengantongi perizinan seperti Amdal, UKL/UPL, dan pengelolaan limbah hanya dikenakan sanksi administratif,” tutupnya. (Iba)