Pendapat Gubernur Terhadap 4 Raperda Prakarsa DPRD NTB

Pendapat Gubernur Terhadap 4 Raperda Prakarsa DPRD NTB
Foto: Suasana Pimpinan sidang Paripurna DPRD NTB dihadiri Sekda Rosiady Sayuti

Mataram,- Sebagai sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi prakarsa DPRD NTB, seyogyanya perlu dibahas dan didengar pendapat bersama eksekutif yakni pemerintah Provinsi NTB sebagai pihak eksekutor pelaksana Perda. Dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Ir. H. Rosiady H Sayuti memberikan pendapat terhadat 4 buah buah Raperda usul prakarsa DPRD NTB.

Dari keempat Raperda tersebut Rosiady memberikan pendapat satu persatu, pertama memberikan pendapat  terhadap Perijinan Usaha Kelautan dan Perikanan. Dia menilai Raperda tersebut selain menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha  usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan.

“Diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut pertama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Provinsi,” harap Ros pada rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, didampingi Ketua Hj. Baiq Isvie Rupaeda, TGH. Mahallly Fikri dan H. Abdul Hadi, Kamis (10/01) siang.

Kedua, pendapat tentang fasilitas Keselamatan Tranportasi. Rosiady menilai bahwa aspek keselamatan transportasi merupakan hal yang utama yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan transportasi   dalam rangka terhindarnya setiap orang dari resiko terjadinya kecelakaan.

“Dengan adanya payung hukum ini nantinya diharapkan dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bertransportasi bagi masyarakat di Provinsi NTB,” cetusnya.

Selanjutnya Perda tentang Kepemudaan. Sekda menilai, pemuda merupakan salah satu komponen bangsa sebagai garda terdepan di dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, peran pemuda sangat central, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah bangsa.

Terakhir Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,  Rosiady menjelaskan bahwa Perda ini untuk mewujudkan taraf kehidupan penyang disabilitas yhang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin.

“dalam penyelenggaran perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerinntah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesbilitas,” ucapnya.

Selanjutnya keempat Raperda yang telah disetujui tersebut dibentuk Pansus untuk dibahas lebih lanjut ditambah satu Pansus tentang pembuabaran PT Daerah Maju Bersaing sehingga pansus yang dibentuk sejumlah lima. (Iba)