Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Batal

Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Batal
Foto : Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat lebih khusus di Pulau Sumbawa terhadap rencana pemekaran provinisi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi 2 provinsi yakni Nusa Tenggara Barat dengan Pulau Sumbawa berpotensi tidak akan terpunuhi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip dalam laman akurat.com, menyampaikan bahwa negara belum memiliki cukup anggaran untuk pemekaran wilayah yang membutuhkan anggaran besar.

“Anggaran untuk persiapan daerah baru yang telah mekar kurang lebih Rp 300 M,” ungkapnya (13/12)

Sementara ada ratusan daerah yang mengusulkan pemekaran wilayah.

“Ada 314 wilayah mengusulkan menjadi daerah otonomi baru,” Lanjutnya

Menteri asal PDIP ini menunda rencana pemekaran daerah juga disebabkan oleh fokus pemerintahan Jokowi-Jk saat ini yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur.

“Saat ini kita tengah fokus mensukseskan program Infrastruktur. Jadi untuk sementara kita tunda sampai semuanya stabil,” tegas Tjahjo.

Sejak 2011 sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah dari NTB melalui Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) telah memperjuangkan secara maksimal pemekaran daerah tersebut sampai menyerahkan kelengkapan persyaratan pembentukan provinsi Sumbawa kepada Komisi II DPR RI.

Persyaratan itu antara lain persetujuan tokoh masyarakat, kepala desa, camat, walikota, bupati, DPRD se-Pulau Sumbawa dan DPRD Provinsi NTB.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembentukan daerah terdiri dari 3 syarat utama yakni Syarat admistratif, syarat fisik dan syarat teknis. Semua persyaratan telah dipenuhi oleh KP3S, namun belum mendapat persetujuan Presiden.

Dengan adanya penundaan sampai batas waktu yang belum jelas mengenai pemekaran daerah seluruh wilayah Indonesia oleh Mendagri, maka semakin jauh harapan masyarakat NTB khususnya masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi baru. (ak)