Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News hukum Keamanan Nasional Pemerintahan

PB HMI nilai penahanan HRS tidak obyektif

Jakarta (Detikntbcom),- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq dinyatakan telah melakukan kerumunan masa dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, pada pada Sabtu,(12/12/20). Penahanan terhadap Imam FPI tersebut mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.

“Aparat Penegak Hukum harus adil dan objektif dalam menegakkan hukum. ketika Habib Rizieq Syihab di tersangkakan dan di tahan oleh pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan kerumunan di masa pandemi, maka mestinya tindakan tegas oleh pihak Polri dilakukan sama kepada pihak-pihak yang lain yang kemudian juga melakukan kerumunan,” tutur Ketua Umum PB HMI Affandy Ismail, pada Rabu (16/12/2020) di Jakarta.

Fandy sapaan akrabnya juga mengatakan, bahwa Pilkada 2020 juga tetap dilaksanakan di masa pandemi, walaupun sebelumnya banyak pihak yang mengusulkan penundaan, tetapi pihak yang berkaitan dengan pemerintah tetap melaksanakan.

“Kalau kita mau jujur, di banyak tempat juga masi terjadi mobilisasi masa, lebih khusus kalau kita melihat Pilkada di solo, medan dan beberapa tempat. Mestinya pemanggilan dilakukan kepada pihak-pihak yang melanggar protokol covid, tetapi lagi-lagi Polri masih tebang pilih dan penangkapan Habib Riziq sangat bernuansa politik,” jelas Fandy

Menurutnya, semestinya Polri bersikap netral dan pandai membaca situasi politik yang ada di negara ini, dan kemudian hadir memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, bukan memunculkan konflik di tengah masyarakat. Hal ini bisa dibaca ketika Komnas HAM tidak menghadiri rekonstruksi kepolisian terhadap 6 laskar FPI.

“Dan menurut keterangan salah satu Komisioner, Komnas HAM tidak menghadiri karena Komnas HAM memiliki bukti tersendiri terhadap peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Tentunya sikap independen dari Komnas HAM ini harus di dukung dan di suport oleh semua pihak dalam menjalankan kasus ini secara terang,” tambah Fandy.

Ia juga mengatakan bahwa, Jokowi harus memastikan idepedensi kinerja Komnas HAM tanpa intervensi dari pihak mana pun yg di indikasikan memiliki kepentingan di peristiwa tersebut.

“PB HMI sendiri menjadi garda terdepan dalam mengawal memberikan dukugan moril dan bersinergi dalam menggunggkap peristiwa tersebut,” pungkas Fandy. (Iba)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *