Paripurna RAPBD 2019 NTB Digelar, Beberapa Fraksi Mengkritik

Paripurna RAPBD 2019 NTB Digelar, Beberapa Fraksi MengkritikReviewed by adminon.This Is Article AboutParipurna RAPBD 2019 NTB Digelar, Beberapa Fraksi MengkritikMataram,- DPRD NTB kembali menggelar rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi dengan agenda tarkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang nota keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dilaksanakan pada, Jum’at (16/11) sore di ruang rapat utama lantai tiga kantor DPRD NTB. Dalam rapat tersebut beberapa fraksi mengkritik tentang adanya postur […]
Foto: Suasana rapat paripurna DPRD NTB

Mataram,- DPRD NTB kembali menggelar rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi dengan agenda tarkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang nota keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dilaksanakan pada, Jum’at (16/11) sore di ruang rapat utama lantai tiga kantor DPRD NTB.

Dalam rapat tersebut beberapa fraksi mengkritik tentang adanya postur anggaran yang tidak wajar. Di antara fraksi yang mempertanyakan itu datang dari Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD NTB Nurdin Ranggabarani, Dia mempertanyakan tentang menurunnya APBD 2019 sebesar Rp 5,7 trilyun jika berpatok pada tahun APBD 2018 sebesar 5,7 triliun sementara tahun APBD 2019 5,2 trilyun.

“Kok Rp 5,7 Milyar hilang?,” tanya heran Nurdin kepada wartawan.

Senator asal Sumbawa ini menduga para pembantunya diduga sengaja merusak citra baik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. Zulkiefliamansyah dan Dr. Hj. Rohmi Djalilah yang baru saja memimpin Bumi Gora ini.

Angka APBD 2018 sebesar Rp 5,7 trilyun itu tambahnya, mestinya harus bisa dipertahankan diawal kepemimpinan Duo Doktor ini. “Jangan kemudian dibuat turun menjadi Rp 5,2 trilyun. Saya mempertanyakan ini, jangan-jangan ada sebuah konspirasi untuk mengesankan bahwa begitu dipimpin oleh Doktor Zul ini hilang pendapatan daerah kita sebesar Rp 5,7 Milyar. Inikan adalah sesuatu yang berbahaya,” timpal Nurdin seperti dilansir dari Garda Askota.

Sementara Ketua Fraksi PKS NTB Johan Rosihan senada dengan F-PPP, mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi yang berkurang sebesar 4 persen dari APBD TA 2019 dibanding dengan 2018. Ia juga menduga ada semacam konspirasi yang dilakukan. Dia berharap kekuarang itu bia dikembalikan atau bahkan naik.

“Pajak bahan bakar itu mereka pakai tarif 5 persen. Padahal di dalam Perda Nomor 18. Pengenaan tarifnya bisa mencapai sepuluh (10) porsen. Tapi kita menggunakan tarif 5 persen, padahal penggunaan tarif 5 persen itu dilakukan ketika ada subsidi. Mestinya pengenaan tarif bahan bakar ini dikenakan sesuai Perda 18 yakni sebesar 10 persen,” terang johan memberi solusi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi NTB, H Ruslan Turmuzi juga meragukan jargon ‘NTB Gemilang’ yang diusung oleh Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub NTB, Dr Dzulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, dapat terwujud dengan baik kedepannya akibat perencanaan anggaran dan gambaran program yang tidak optimal.

“Dari sisi penganggaran di RAPBD 2019 dibandingkan dengan APBD 2018, mengalami pengurangan yang cukup signifikan sekitar Rp583 Milyar lebih. Ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Daerah terhadap aspek keuangan itu belum optimal. Dari beberapa pos pendapatan asli daerah kita itu semuanya mengalami penurunan, baik retribusi maupun dari sektor pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hanya dana perimbangan saja yang mengalami kenaikan,” tuturnya.

Untuk alokasi Belanja di RAPBD 2019, lanjutnya, kebanyakan dialokasikan untuk belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dialokasikan ini juga, katanya, kebanyakan merupakan alokasi belanja yang tidak pernah dilakukan evaluasi sejauhmana kontribusinya terhadap aspek penurunan angka kemiskinan maupun pertumbuhan sektor ekonomi.

Untuk diketahui, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingil Wakil Ketua I, II dan III yakni, TGH. Mahalli Fikri, H. Abdul Hadi serta Lalu Wirajaya. (Iba)